Jelang 99 Hari Kerja, Habib Hadi Lakukan Terobosan Pendidikan Gratis

Wali Kota Habib Hadi dan Wawali Subri menunjukkan hasil 99 hari kerja.

Kota Probolinggo, Bhirawa
Mengusung Visi “Bersama Rakyat Membangun Kota Probolinggo Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, dan Berkelanjutan” Habib Hadi dan Subri telah banyak membuat terobosan selama ini. Salah satunya program prioritas yang memang Ia janjikan selama masa kampanye, seperti pendidikan gratis.
Pada 27 Februari lalu, Wali Kota bersama seluruh Kepala Sekolah SD dan SMP telah menggelar deklarasi pendidikan gratis. Setidaknya Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan olah Raga telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 63.287.388.600,00 untuk pendidikan gratis SD/SMP Negeri di Kota Probolinggo.
Wali Kota Habib Hadi mengakui akan menghitung kecukupan anggaran dalam P-APBD 2019 untuk mengkaji kemungkinan Pemerintah Kota Probolinggo menyediakan seragam atau sepatu gratis bagi siswa SD/SMP. Habib Hadi juga meminta kepada masyarakat agar melaporkan jika ada pungli-pungli dari sekolah kepada siswa. “Laporan itu tentu harus ada buktinya, jangan hanya asumsi,” pinta Habib Hadi.
Di bidang kesehatan, Habib Hadi juga telah merealisasikan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas. Pelayanan persalinan gratis bagi warga miskin yang tidak memiliki BPJS dan dirujuk ke rumah sakit. Peningkatan honorarium kader Posyandu dan Kader Jumantik. Pemberian makanan tambahan pada balita di Posyandu, serta pemberian honorarium pada 9 orang kader Sektap KPAD HIV.
Yang paling ditunggu-tunggu masyarakat dari bidang kesehatan ini adalah janji Wali Kota untuk membangun rumah sakit baru. Habib Hadi menjelaskan jika Pemerintah Kota Probolinggo sangat serius untuk merealisasikan terwujudnya RS baru itu.
“Akan dibangun di wilayah selatan. Nanti wilayah selatan akan berkembang dengan pembangunan RS baru ini. Saat ini progres perencanaannya sudah mencapai 95 persen. Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Saya mohon do’a dari seluruh masyarakat Kota Probolinggo”, ungkapnya.
Selain program prioritas tersebut, Wali Kota Habib Hadi dan Wakil Wali Kota Subri telah berhasil menjalankan kegiatan seperi bantuan peralatan dan sembako untuk penyandang disabilitas, bantuan sembako bagi ODGJ, Pelatihan membatik dan menjahit bagi disabilitas, Bantuan Pangan Non Tunai, serta diresmikannya Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (ULT-PK). ULT PK merupakan wadah bagi masyarakat miskin untuk menerima informasi dan menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Kota Probolinggo.
Di bidang pelayanan administrasi, Wali Kota Habib Hadi sukses menghadirkan Mall Pelayanan Publik. Kehadiran MPP ini akan memangkas biaya dan waktu bagi masyarakat Kota Probolinggo dalam mengurus kebutuhan administrasi seperti SIM, Akte kelahiran, KTP, izin-izin usaha, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, KPP Pratama, Pajak Bumi dan Bangunan serta berbagai bentuk pelayanan Pemerintah Kota Probolinggo dan instansi vertikal.
“Kita sedang mengusahakan pelayanan imigrasi. Sudah ada disposisi dari Menteri Hukum dan HAM. Kita tunggu saja realisasinya. Semoga semuanya berjalan lancar. Nanti masyarakat kita sudah tidak perlu jauh-jauh ngurus passport ke Malang atau Surabaya,” ujar Habib Hadi.
Dalam pembinaan kampung, Habib Hadi juga menginstruksikan dibentuknya kampung-kampung tematik. Ini merupakan pengembangan dari kampung tematik yang sudah ada. Hanya saja cakupannya diperluas. Sebelumnya masing-masing Kecamatan harus punya minimal satu kampung tematik. Pada periode Habib Hadi, diwajibkan satu kelurahan memiliki kampung tematik.
Pada periode 99 hari kerja ini, semua kampung tematik sudah terbentuk dan sudah dilombakan. Hasilnya, kampung DORA (Donor Darah) di Kelurahan Triwung Lor berhasil menjadi yang terbaik. Kegiatan ini difasilitasi oleh Bappeda dan Litbang Kota Probolinggo, paparnya.
Di bidang peningkatan pelayanan, Wali Kota juga meresmikan pusat pengaduan (call center) 112 yang menangani semua bentuk pengaduan darurat dari masyarakat Kota Probolinggo. Call center 112 Kota Probolinggo merupakan satu dari dua call center yang dimiliki Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Timur.
Proses pengurusan santunan kematian juga dipercepat yakni 3 hari uang sudah ditransfer ke rekening masyarakat. Terkait dengan GTT/PTT Wali Kota sudah mulai merealisasikan janjinya seperti pemberian SK Wali Kota untuk 512 PTT Sekolah, 18 orang tenaga akuntansi, dan 40 orang pengemudi mobil dinas pimpinan, tambahnya.(Wap)

Tags: