Sosialisasi Anti Korupsi bertemakan Implementasi Pengendalian Gratifikasi, Senin (18/4).
Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Hendro Tri Prasetyo menegaskan seluruh jajarannya untuk terus menjaga integritas. Salah satunya dengan menolak segala bentuk gratifikasi, terutama menjelang lebaran Idul Fitri 2022z
Sikap dan komitmen itu disampaikan Kadiv Keimigrasian kepada seluruh Kepala Satker Keimigrasian se-Jatim dalam kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dengan tema Implementasi Pengendalian Gratifikasi, Senin (18/4). Kegiatan sebagai upaya Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dihadiri Sekretaris Satgas Saber Pungli, Irjen Pol Agung Makbul.
“Salah satu bentuk korupsi yang sering tidak disadari adalah gratifikasi. Dan gratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang. Tetapi juga sering diberikan dalam bentuk fasilitas atau barang lain,” kata Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Hendro Tri Prasetyo.
Hendro menjelasakan, momen hari raya menjadikan risiko terjadinya gratifikasi semakin besar. Untuk itu, pria asal Surabaya itu meminta jajarannya untuk menolak segala macam bentuk gratifikasi. “Di lingkungan birokrasi harus kita tanamkan jangan menerima apalagi meminta gratifikasi. Kita sebagai pelayan publik, kita harus melayani publik,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu ciri pelayanan publik yang bersih dari KKN adalah transparansi. Makna transparan disini adalah suatu pelayanan publik wajib memiliki tiga kejelasan. Yakni jelas waktu pelayanannya, jelas prosedurnya dan jelas biaya layanannya. Transparansi, sambung Hendro, selain berfungsi sebagai informasi juga dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat guna memantau pelayanan publik.
“Dampaknya adalah terbangunnya kepercayaan publik bahwa kita sebagai pemberi layanan publik terhindar dari praktik pungli,” jelasnya.
Kegiatan tersebut, lanjut Hendro, juga jadi ajang untuk menguatkan komitmen. Khususnya dalam bersungguh-sungguh mencegah dan memberantas korupsi. dalam rangka melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi. Sehingga Zona Integritas WBK dan WBBM dapat berjalan dengan baik.
“Kami berharap kepada seluruh jajaran untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap bentuk-bentuk korupsi beserta konsekuensinya,” pungkasnya. [bed.bb]
