Bupati Fadeli mendampingi Mensos Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan bantuan sosial pada eks Napi teroris di Pendopo Lokatantra. [suprayitno/bhirawa]
Lamongan, Bhirawa.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial secara khusus menambah alokasi bantuan sosial untuk eks Narapidana Teroris (Napiter) dan keluarganya. Bantuan itu diserahkan secara langsung oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Pendopo Lokatantra Lamongan, Mingggu (17/9).
Bantuan sosial ini seperti disebutkan Khofifah sebagai bagian dari upaya deradikalisasi melalui penguatan ekonomi. Hal serupa sudah dilakukannya bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kota Poso, Sulawesi Tengah. Di Poso, kata Khofifah, bantuan penguatan ekonomi dilakukan dengan memberikan bekal di bidang usaha garmen. Produksi pertama mereka pada Agustus lalu berupa bendera merah putih yang sudah dipasarkan hingga ke Kota Palu, Sulawesi Tengah.
”Di Lamongan, pelatihan yang kami berikan di sektor pertanian, di bawah payung Yayasan Lingkar Perdamaian, sesuai dengan sektor unggulannya. Namun Saya melihat disini juga tumbuh industri garmen, sehingga nanti juga bisa diperkuat di sektor itu,” ujar Khofifah saat di Pendopo Lokatantra Lamongan.
Acara ini dikemas dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Eks Napiter dan Kombatan. Bupati Lamongan, Fadeli bersama Wabup Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi terlihat menyambut kedatangan Khofifah. Selain itu juga terlihat hadir Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris dan pendiri Yayasan Lingkar Perdamaian Ali Fauzi.
Fadeli dalam keterangannya menyampaikan, Lamongan juga memilki beberap program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan dari 14%, menjadi 10% di akhir kepemimpinan Fadeli nanti.
Program itu adalah pencanangan Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan yang sudah tuntas di 2017. Kemudian plesterisasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 61 ribu rumah yang akan dituntaskan di 2018, serta modernisasi pertanian.
Sementara untuk PKH dari Kemensos, dari alokasi 47.561 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Lamongan mendapat tamabahan 69 KPM dari masyarakat umum. Kemudian dari sebanyak 586.871 alokasi untuk KIS, tahun ini ada penambahan 88 untuk eks Napiter. Selanjutnya UEP yang sebelumnya tidak ada penerima sama sekali, sekarang ada penambahan 8 untuk eks Napiter. Untuk KUBE, yang sebelumnya dialokasikan 60 kegiatan, tahun ini ditambah sebanyak 2 kegiatan untuk eks Napiter. [yit]
