Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Sa’id Aqil Siradj, MA saat memberikan ucapan selamat pada pengrus PCNU Tuban yang baru dilantik.
Tuban,Bhirawa
Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengungkapkan, bahwa pemimpin yang baik memiliki beberapa kriteria, diantaranya harus dekat dengan ulama, amanah dalam mengemban tanggung jawab. Hal itu disampikan bupati pada saat Pelantikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tuban masa Khidmat 2018-2023, (30/03), di Pendopo Kridho Manunggal.
Dihadapan sekitar 4000 lebih warga nahdliyin, Bupati juga menyampaikan data terkait perkembangan realisasi program pemerintah pusat di Kabupaten Tuban tahun 2014-2019. Bait terkait dengan Dana Desa (DD) yang mengalami kenaikan setiap tahun atau saat ini kurang lebih mencapai 90 triliun.
“Pagu DD untuk Kabupaten Tuban pada tahun 2019 mencapai Rp 256.256.128.000,- dengan Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tuban sejumlah Rp 123.000.000.000. Dan realisasi program DANA DESA (DD) dan ALOKASI DANA DESA (ADD) pada tahun 2019, rata-rata setiap desa di Kabupaten Tuban sebesar Rp. 1,2 milyar,” kata Bupati Huda.
Bupati Huda juga menerangkan bahwa Program Keluarga Harapan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini sebagai bukti perhatian dan kehadiran Pemerintah terhadap masyarakat miskin. Berdasarkan data dari Dinsos P3A Kabupaten Tuban, jumlah penerima PKH pada tahun 2018 mencapai 58.390 orang dengan total anggaran mencapai Rp. 85.301.740.000.
“Diluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan maksud menjamin derajat kesehatan masyarakat miskin. Program JKN-KIS tersebut juga mengalami peningkatan dan pada tahun 2019 berjumlah 536.050 orang,” tambah Bupati dihadapan warga nahdiliyin
Pada bidang pertanian, Kabupaten Tuban mampu surplus padi sebanyak 58 persen dan mampu produksi jagung hingga 600 ribu ton. Dengan capaian ini Kabupaten Tuban menjadi salah satu penunjang lumbung pangan di Jawa Timur dan Nasional.
Demi mewujudkan Kabupaten Tuban yang religius, juga telah ditetapkan 3 regulasi, yaitu: Perda No. 6 Tahun 2016 Tentang Pendidikan akhlak Mulia; Perbup Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2018 tentang Gerakan Mengaji; dan Perda No 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Sa’id Aqil Siradj, MA., menjelaskan bahwa kondisi umat di negara lain, seperti Irak, Syiria, dan Yaman, tengah mengalami gejolak. Pertikaian antar sesama muslim sudah terjadi berlarut-larut. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan ideologi yang tidak bisa disatukan.
Lebih lanjut, Sa’id Aqil menerangkan pasca Reformasi, berbagai paham masuk ke negara Indonesia diantaranya JIH, Daulah Islamiyah ISIS, HTI, dan organisasi lainnya. Hal ini perlu diantisipasi agar keutuhan NKRI tetap dapat dipertahankan. Sekitar tahun 1915, KH. Hasyim Asy’ari telah memprediksi bahwa dinasti khilafah akan bubar. Karenanya, mbah Hasyim menekankan agar bangsa Indonesia tidak menjadi negara yang sekuler.
“Harus tetap mengedepankan aspek keagamaan dalam menjalankan pemerintahan,” ungkapnya.
Kyai kelahiran Cirebon ini menegaskan NU telah menetapkan bahwa nasionalisme bagian dari Iman. Gagasan yang dicetuskan mbah Hasyim ini memiliki pengertian bahwa agama dan nasionalisme adalah satu tarikan nafas. “Jika seorang mengaku dirinya nasionalis juga harus beragama. Seorang nasionalis agamis juga harus mencintai tanah airnya. Juga harus mengerti bagaimana sejarah dari tanah airnya,” tegasnya.
Kyai Said juga menyerukan selama NU memegang teguh ajaran, amalan, dan khitahnya maka NU akan tetap bertahan dan dibutuhkan bangsa Indonesia. Islam harus disampaikan dengan damai tanpa melakukan kekerasan. Tapi menghormati kebudayaan, adat istiadat setempat.
“Siapapun yang mengganggu dan mengancam kedaulatan NKRI maka harus dilawan. Diusir dari negara Indonesia. Pertikaian antar umat beragama harus dihentikan,” serunya. Dirinya juga mengajak seluruh warga NU untuk menjadi kader yang berkarakter, berkepribadian, dan cerdas. Selain itu, pengurus NU harus kuat dan harus lebih baik daripada sebelumnya. (hud)
