Gubernur Khofifah didampingi Bupati Probolinggo menyusuri lautan pasir dengan menunggang kuda bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat suku Tengger.
Pemprov, Bhirawa
Kawasan Bromo, Tengger, Semeru (BTS) menjadi salah satu kawasan super prioritas sebagai 10 Bali baru di Indonesia. Proses pembangunan yang akan dimulai pada 2021 mendatang, sejak saat ini tengah disiapkan detail perencanaannya oleh Pemprov Jatim bersama Kementeri Pariwisata, Bappenas bahkan juga telah menghadap ke Presiden.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan, jika ada proses pembangunan yang memang harus menarik investor, pihaknya menawarkan obligasi daerah. Sehingga, masyarakat pada empat kabupaten yang menjadi penguat BTS, baik Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Lumajang dan Malang akan menjadi pemilik dari seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan.
“Misal harga sahamnya sekian cukup untuk seratus saham atau seribu saham. Tidak seperti IPO di pasar mogal yang harus minimal sekian juta saham,” tutur Khofifah saat bertemu tokoh masyarakat Tengger di halaman Lava View Bromo, Sabtu (15/2).
Khofifah menuturkan, pemerintah telah menerbitkan Perpres 80 tahun 2019 yang didalamnya terdapat upaya percepatan pembangunan tiga kawasan. Salah satunya adalah pengembangan BTS sebagai salah satu prioritas 10 Bali baru yang akan mulai dibangun tahap kedua pada 2021. “Kami mohon masukan apa yang terbaik bagi masyarakat tengger. Budayanya harus terjaga, tokoh adat dan tokoh agama menjadi pemilik wilayah sekitar Bromo,” ungkap Khofifah.
Lebih lanjut, dikatakan Mantan Menteri Sosial ini, dialog dengan pemuka suku Tengger dan masyarakatnya ini sudah digelar sejak semalam. Khofifah bersama Pemprov lJatim ingin agar dalam rencana pembangunan kawasan BTS, masyarakat juga dilibatkan dalam memberikan rekomendasi strategis. “Untuk nendapatkan apa yang terbaik bagi masyarakat Tengger, supaya budayanya terjaga, alamnya terlindungi, dan masyarakat adat menjadi pemilik seputaran Bromo, tentu kita harus mendengar bagaimana masyarakat wilayah Tengger melihat pembangunan BTS ke depan, rekomendasi mereka ini menjadi masukan yang sangat strategis,” kata Khofifah.
Ia menegaskan saat rapat dengan Kemenko dan berbagai kementerian saat roadshow Januari lalu, Pemprov Jawa Timur sudah menyampaikan jika pembangunan kawasan BTS melibatkan investor, Pemprov Jatim menawarkan ada sistem obligasi daerah. Dengan begitu 4 kabupaten kota yang menjadi penguat BTS harus menjadi pemilik kawasan BTS. “Jika ada proses pembangunan yang menarik investor kami menawarkan ads skema obligasi daerah. Kita ingin 4 daerah yang ada di seputaran BTS harus menjadi pemilik dari kawasan BTS,” tegas wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini.
Persiapan pembangunan fisik di kawasan wisata BTS akan dilakukan tahun 2021 mendatang. Sedangkan untuk tahun ini dikebut untuk penyusunan perencanaan detailnya. Salah satu ikon yang akan dibangun di kawasan wisata BTS adalah pembangunan kereta gantung. Maka titik mana dan respon masyarakat terkait daya dukung alam dan lingkungan harus kita dengarkan secara komprehensif.
Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan container sampah kepada tokoh masyarakat di kawasan Bromo.
Di sisi lain, Petinggi Adat Tengger Supoyo menyampaikan sejumlah rekomendasi masyarakat Tengger dalam rangka perencanaan pembangunan kawasan wisata BTS. Poinnya, masyarakat Tengger ingin menjadi pelaku dan bukan sebagai hanya sebagai penonton.
“Untuk jeep dan motor masyarakat Tengger mengusulkan agar diusulkan dibuat track khusus lereng gunung. Jadi tidak masuk ke tengah pasir. Sementara pasir berbisik hanya untuk kuda. Ini untuk mengembalikan landscape pasir seperti dulu,” kata Supoyo.
Tidak hanya itu, untuk kereta gantung mereka mengusulkan agar rutenya dibuat dari puncak B29 kemudian dilanjut ke B30 dan kemudian baru ke Bromo. Serta mereka juga mengusulkan agar SMK Pariwisata di Sukapura dikembangkan.
Sementara itu, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengatakan, pihaknya merespon baik atas rencana pengembangan BTS. Bahkan, dia mengakui bahwa Kabupaten Probolinggo mendapat berkah atas turunnya Perpres 80 tahun 2019 inj.
“Masyarakat dan pemerintah berkomitmen membackup all out apa yg direncanakan dan diinstruksikan presiden melalui Perpres 80 tahun 2019 dapat berjalan lancar,” ungkap Tantri.
Tantri mengungkapkan, saat ini Pemkab juga berupaya untuk menciptakan destinasi-destinasi baru untuk mendukung BTS. Salah satunya Argopuro yang jaraknya dengan Bromo sekitar 50 KM. “Kami berharap melalui Perpres ini, pengembangan infrastruktur dan penguatan SDM dapat beriringan sehingga dampaknya akan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” pungkas Tantri. [tam]
