DPRD Jatim Sambut Baik Perpanjangan Runway Bandara Bawean

Bandara Bawean butuh perpanjangan runway agar pesawat dengan kapasitas penumpang lebih besar bisa masuk. [siti/bhirawa ]

[Nasib Tulungagung dan Kediri Belum Jelas]
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi D DPRD Jatim menyambut baik upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat pembangunan bandara di beberapa daerah di Jatim. Di antaranya bandara di Madura, Banyuwangi dan Jember.
“Kami baru saja kunjungan dengan Kemenhub ke sejumlah bandara di Gresik dan Madura. Mulai bandara di Bawean, Kangean dan Masalembu,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Hammy, Rabu (13/9).
Untuk Bawean, perlu ada perpanjangan runway. Perpanjangan ini untuk meningkatkan jumlah penumpang karena pesawat dengan kapasitas lebih besar bisa masuk.
Dengan adanya perpanjangan landasan tersebut, diharapkan pesawat jenis ATR bisa mendarat di Bawean. Mengingat selama ini hanya pesawat kecil yang berpenumpang belasan orang saja yang bisa mendarat di sana. Padahal  peminat penerbangan ke kepulauan di Laut Jawa tersebut cukup banyak.
“Bawean sudah satu visi dengan Kemenhub untuk bisa pesawat jenis ATR dapat mendarat pada 2018. Namun yang masih menjadi ganjalan adalah soal relokasi. Karena perpanjangan itu melewati permukiman,” bebernya seraya menyebut dari okupansi yang ditarget di bandara Bawean 80 persen, realisasinya mencapai 100 persen.
Sedangkan untuk Sumenep, Hammy menuturkan, pihaknya ingin bandara di Timur Madura menjadi sekolah pilot. Sehingga anak-anak muda di Jatim tak perlu repot jauh ke luar Jatim.
“Sedangkan untuk bandara di Banyuwangi dan Jember sudah diteken penandatanganan MoU dengan Angkasa Pura untuk pengembangannya,” paparnya.
Kalau semua bandara bisa segera terbangun maka disparitas antar daerah bisa berkurang. Hanya saja, yang masih mendapat ganjalan adalah pembangunan bandara antara Tulungagung atau Kediri. Disebutkan politisi asal PKS itu bahwa keduanya masih dalam kajian karena keberadaannya dalam zona militer.
Sementara mengenai pengembangan terminal 3 bandara Juanda, Hammy menambahkan bahwa itu wewenang Angkasa Pura dan Komisi V DPR RI. “Kalau bicara kegunaannya sudah sangat padat memang untuk terminal 1. Tapi terminal 2 saya rasa belum,” ungkapnya.       Pengamatan Hammy ini bukan tanpa alasan, melihat terminal 2 hanya dihuni beberapa maskapai saja.
Sementara itu, Komisi V DPR RI Gatot Sudjito mengatakan konsentrasi pemerintah saat ini memang sedang membangun wilayah Timur Indonesia. Hal ini guna mengurangi disparitas yang terjadi antara wilayah Jawa dengan luar Jawa. Sehingga bisa mengurangi gejolak yang muncul akibat kesenjangan pembangunan tersebut.
“Ada keinginan pemerintah melakukan pembangunan tol laut agar ada kedekatan antara Papua dan Maluku dengan Jawa,” kata Gatot.
Meski demikian, dirinya merasa pengembangan Bandara Juanda tetap menjadi agenda untuk segera dibahas oleh pihaknya. Jika nantinya dirasa sangat mendesak akan segera dilakukan pembangunan. Efektivitas Juanda ini dirasa penting karena bisa menyambungkan antar pulau di Indonesia. “Tapi kalau sudah terminal 3 mendesak segera dibangun,” tandasnya. [cty]

Tags: