Plt Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi, bersama Ketua MUI KH Syaiful Muhyi saat dikonfirmasi pada acara doa bersama di Makodim 0823 Situbondo Selasa (15/12). [sawawi/bhirawa]
Situbondo, Bhirawa
KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Situbondo sebagai cikal bakal APBD masih dibahas intensif di tingkat Komisi DPRD Situbondo.
Menyikapi hal ini, Plt Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi, mengaku optimis APBD 2021 akan tuntas pada akhir Desember 2020 mendatang. Itu akan tercapai jika semua konsep yang dibahas berasal dari almarhum Bupati Dadang Wigiarto dan dirinya selaku Wabup Situbondo.
Sebaliknya, kata Yoyok Mulyadi, jika ada unsur tambahan dirinya mengaku pesimis pembahasan APBD 2021 selesai pada akhir tahun 2020 ini. Salah satunya rencana pendirian MPP (Mall Pelayanan Publik) misalnya, Yoyok Mulyadi mengaku masih belum melihat di draf RAPBD 2021.
Apakah itu sebuah wacana, sebutnya, atau sudah masuk dalam program perencanaan APBD 2021 Yoyok mengaku belum dapat memastikan.
“Kalau sudah masuk dikonsep itu dan berasal dari Bupati dan Wabup Situbondo, maka akan kami lanjutkan. Kalau tidak berasal dari Bupati dan Wabup maka akan kami evaluasi,” jelas pria yang kini juga menjabat Wabup Situbondo itu.
Sepanjang isi APBD 2021 itu masih menjadi kewenangan Bupati dan Wabup Situbondo, Yoyok Mulyadi mengaku masih optimis akan selesai pada Desember 2020 mendatang. Jika nanti ada unsur tambahan, Yoyok mengaku tidak optimis draf APBD akan terpenuhi selesai pada akhir Desember 2020.
“Khusus menyikapi perubahan tahun baru, pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun baru sebelumnya. Ini karena saat ini angka Covid terus meningkat. Untuk itu saya akan berkoordinasi dengan Satgas Covid dan sepertinya cenderung melakukan doa bersama sama dari rumah atau doa secara virtual,” papar Yoyok Mulyadi.
Sementara itu pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Situbondo mengadakan rapat kerja bersama jajaran OPD, salah satunya bersama DPMPTSP Situbondo yang membahas perencanaan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).
Keberadaan MPP ini faktanya menjadi impian masyarakat terkait kemudahan pelayanan kepada masyarakat. H Faisol Ketua Komisi I menerangkan, pimpinan dan anggota Komisi I sudah sepakat untuk mendorong DPMPTSP Kabupaten Situbondo mengarahkan MPP di lantai II Pasar Mimbaan Baru.
“Nanti akan memanfaatkan lantai II Pasar Mimbaan. Pasalnya keberadaan pasar selama ini kurang produktif,” jelas Faisol. Lebih lanjut H Faisol menambahkan, adanya MPP dinilai sebagai strategis bagi peningkatan kembali pasar tradisional, karena belakangan ini sempat menurun akibat adanya mall baru di Kabupaten Situbondo.
Nanti, imbuh dia, MPP akan diisi sejumlah fasilitas pelayanan dari semua OPD dengan anggaran Rp 4 miliar. “Jika ruangannya mencukupi akan ditambah pelayanan publik vertikal seperti perpanjangan dan pembuatan STNK oleh Satlantas Polres Situbondo. (awi)
