Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugianto.
Bungkar pasang pagar dan papan nama di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PMPTSP) dinilai Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek kurang koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Trenggalek, pasalnya pembangunan pagar dan papan nama tersebut masih belum genap satu tahun.
Mugianto menyebutkan harusnya di situasi pandemi seperti ini justru mengutamakan hal hal penting bukan malah yang tidak sepatutnya dibungkar terus dibangun kembali.
“Walaupun dana yang digunakan dari CSR Harusnya ia bisa mengarahkan investor untuk membangun ditempat yang lebih membutuhkan,” jelasnya saat rapat Finalisasi Refocusing Anggaran tahun 2021 di Graha Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek. Senin (10/5).
Menurutnya hal Ini keterlaluan, bagaimana kerja-kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di perencanaan selama ini.
“Mengingat papan nama tersebut dibangun kurang lebih satu tahun yang lalu serta pagarnya juga masih baru saja dibangun dan sekarang dibongkar dan dibangun lagi,” tandasnya.
Sementara itu ditempat terpisah Kepala Dinas PUPR, Ramelan Mengatakan hal itu dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan amanah permendagri.
“Seluruh kabupaten/ kota diminta untuk membuat mol pelayanan Publik,”katanya.
Kendati tidak ada fasilitas yang sesuai standart untuk membangun mol pelayanan publik maka dipergunakan gedung Dinas PMPTP untuk pembuat cafe pelayanan publik melalui anggaran CSR (Corporate Social Responsibility).
“Kalau membuat baru sesuai dengan spek yang sesuai standart kita tidak punya, akhirnya kita memanfaatkan tempat yang ada.( Wek).
