Wali kota Hadi bersama tim pengendali inflasi.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Probolinggo, Bhirawa
Pada Desember 2019 lalu, Kota Probolinggo mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,28 persen. Oleh karena itu, kota berikon mangga dan anggur itu mendapat predikat inflasi terendah, bahkan melebihi inflasi nasional yang hanya 0,34 persen. “Inflasi terendah terjadi di Kota Probolinggo, 0.28 persen. Sedangkan inflasi tertinggi di Surabaya, mencapai 0,60 persen. Dari 8 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur seluruhnya mengalami inflasi,” Kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo, Adenan, Selasa 21/1/2020.
Menyikapi rendahnya inflasi itu, Wali Kota Probolinggo selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Hadi Zainal Abidin menyampaikan bahwa, dari 10 komoditas penyumbang inflasi tahun 2019, yang dikhawatirkan justru adalah komoditas beras. Ternyata dari prediksi tersebut, beras tidak terbukti sebagai penyumbang inflasi, karena naik turunnya disebabkan faktor musim. “Demikian juga halnya dengan telur ayam ras dan dan daging ayam ras, bukan penyumbang inflasi secara agregat (akumulasi),” jelasnya.
Di tahun 2020 ini, wali kota Hadi menyebutkan, TPID memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam meraih capaian target. Hal itu dikarenakan pemerintah pusat kabarnya akan menaikkan beberapa harga komoditi yang menjadi domainnya. “Diantaranya seperti BBM, elpiji tabung melon, tarif listrik, BPJS dan tarif tol,” ujarnya.
Melihat situasi ini, pemerintah kota sudah mempersiapkan diri dengan mengupayakan 6 langkah kebijakan. Yaitu, ketersediaan sembako dengan harga terjangkau, termasuk mempersiapkan segala kemungkinan apabila ada kenaikan pada beberapa item diatas, oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Lalu, peningkatan komunikasi dan konsolidasi antar OPD, serta sosialisasi yang intens dalam hal diversifikasi olahan pangan. Termasuk mengadakan kegiatan pasar murah di setiap kecamatan secara bergilir, dengan menggandeng toko-toko besar yang ada di Kota Probolinggo untuk ikut serta meramaikan kegiatan tersebut.
“Kami mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam berkonsumsi. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap tim (TPID) dan masyarakat yang telah membantu terjaganya inflasi di kota kita tercinta,” tuturnya.
Berdasarkan rilis BPS setempat, dari 7 kelompok pengeluaran, 5 kelompok mengalami inflasi dan 2 kelompok tidak mengalami perubahan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 0,63 persen. Sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami perubahan.
Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi Kota Probolinggo di bulan Desember 2019 ialah telur ayam ras, tomat sayur, bawang merah, angkutan antar kota, minyak goreng, susu untuk bayi, susu untuk balita, jeruk, kaos dalam/singlet dan kendaraan carter/rental.
Laju inflasi tahun kalender (s/d Desember 2019) Kota Probolinggo mengalami inflasi 1,99 persen, sedangkan laju inflasi year on year (Desember 2019 terhadap Desember 2018) Kota Probolinggo sebesar 1,99 persen.
Untuk menurunkan inflasi Keberhasilan Kelurahan Kedung Asem memperoleh penghargaan kegotongroyongan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Kota Probolinggo diimplementasikan melalui Pasar Rakyat Kedung Asem, Minggu 19/1kemarin.
“Pasar rakyat ini untuk menjalin silaturahmi antar warga RW 1 sampai RW 11, kelurahan, kecamatan dan pemerintah kota. Sekaligus menumbuhkan UKM dan potensi yang ada di masyarakat, menumbuhkan pemahaman pentingnya melestarikan dan menjaga lingkungan, menggali potensi wisata serta kemandirian masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan,” jelasnya.
Bertempat di Lapangan Sungai Bungor, Jalan Lumajang, pasar rakyat bersumber dana dari sumbangan sukarela dan partisipatif warga serta dunia usaha itu diisi sejumlah kegiatan menarik yang diikuti warga se-Kelurahan Kedung Asem. Diantaranya jalan sehat, senam massal, lomba menggambar tingkat SD, lomba mewarnai tingkat TK, bazar UKM, penanaman pohon dan wisata air mini tubing adventure Sungai Bungor.
Kecamatan Wonoasih memang ada di wilayah selatan dan banyak yang bisa dikembangkan. Seperti halnya Sungai Bungor yang sebelumnya penuh sampah warga, Wali Kota Habib Hadi meminta apa yang sudah dirintis, dijaga, dikembangkan sehingga bisa dijadikan destinasi wisata hingga berdampak pada perekonomian warga setempat.
Menurut wali kota, apabila perkembangan perekonomian di wilayah utara saja yang jadi prioritas tanpa menyentuh wilayah selatan, itu artinya perekonomian di kota tidak merata. Untuk itu, apa yang bisa dikembangkan atau dimunculkan pemerintah harus mendapat support warganya. “Mudah-mudahan apa yang sudah dirintis bisa berkembang sesuai harapan,” tambah Hadi.(Wap)
