Jakarta, Bhirawa
Kekhawatiran masyarakat akan pergantian kurikulum dengan adanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru mulai terjawab. Mendikbud Anies Baswedan menegaskan, tidak akan mengganti Kurikulum 2013 yang kini dipakai.
“Saya dan kementerian tidak niat gonta-ganti kurikulum. Tapi, mengevaluasi dan mencari cara dalam menjalankan dengan baik. Jadi, jangan buru-buru,” ujar Anies di Plaza Gedung Ki Hajar Dewantara Kemendikbud, Senayan, Senin (1/12).
Meski demikian, Anies menyoroti kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di sekolah. Menurutnya, kesiapan tersebut tidak bisa dipaksakan. “Harus lihat kenyataan di lapangan seperti apa, jangan sekadar buat peraturan tapi kenyamanan di lapangan berbeda, jadi mengubah orientasi belajar siswa,” ucapnya.
Menurut Anies, model dan mutu kepemimpinan lokal punya korelasi positif pada pendidikan. Daerah yang memprioritaskan pendidikan, misalnya dengan mengalokasikan dana pendidikan lebih banyak, maka akan mendapatkan mutu pendidikan lebih banyak juga. “Kalau kualitas gurunya baik, maka kurikulum mau diganti apa tidak masalah, tetap menghasilkan pendidikan anak yang baik,” ungkapnya.
Anies Baswedan mengatakan pihaknya telah membentuk Tim Evaluasi Kurikulum 2013 sejak dua pekan lalu. Saat ini fokus melalukan evaluasi tahap pertama. Tahap pertama ini lebih dipusatkan pada mereview implementasi kurikulum.
Tahap awal ini dijadwalkan dapat selesai kurang dari sebulan dan dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Evaluasi dilakukan karena berbagai permasalahan Kurikulum 2013. Permasalahan lebih pada implementasi kurikulum yang menyeluruh, tapi belum siap, bukan pada isi kurikulum.
“Kurikulum 2013 dari sisi isi tidak ada masalah tapi masalahnya pada implementasi yang masif, bukunya belum ada, gurunya belum terlatih lalu bagaimana menjalankannya. Tim sekarang fokus pada review soal implementasi dulu saat ini. Saya mau lihat Kurikulum 2013 ini seberapa siap,” ujar Anies.
Dinilai Tergesa-gesa
Sementara itu Komisi X DPR RI menilai pelaksanaan Kurikulum 2013 saat ini masih banyak kendala dan terkesan tergesa-gesa. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah temuan di lapangan, dimana banyak dari para guru, yang dalam Kurikulum 2013 memegang kendali ternyata tidak memahami perubahan kurikulum tersebut, sehingga banyak keluhan muncul.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjan menegaskan hasil temuan di lapangan dan pengaduan masyarakat ke Komisi X ternyata ditemukan sejumlah fakta jika hampir sebagian besar para guru yang merupakan ujung tombak dalam penerapan Kurikulum 2013 ternyata tidak paham. Kalau sampai ini terjadi bagaimana dengan nasib siswa dan para orangtua. ”Memang kami akui pelaksanaan Kurikulum 2013 banyak ditemukan kendala di lapangan seperti program guru pengajar dan juga siswanya,”kata politisi asal Partai Golkar, Senin (1/12).
Ditegaskan lagi, untuk pelaksanaan kurikulum ini memang harus banyak kesiapan di antaranya guru pengajar yang akan menerapkan kurikulum tersebut. ”Sebenarnya dulu memang sudah diingatkan oleh Komisi X DPR RI periode sebelumnya terkait dengan persiapan tersebut, tetapi masih tetap dilaksanakan,”papar Ridwan.
Ia mengatakan, selain kendala guru, kendala lain yang dihadapi yaitu masalah buku yang digunakan dalam kurikulum tersebut. Mengingat banyak daerah yang belum mendapatkan distribusi tersebut. ”Untuk wilayah Jatim sendiri masih bagus karena sudah terdapat 17 kabupaten/ kota yang mendapatkan buku ini. Tetapi itu kan masih cukup jauh, karena jumlah kabupaten kota di Jawa Timur sebanyak 38 jumlahnya,”tambahnya.
Masalah lain yang muncul adalah munculnya surat keputusan Menteri Pendidikan yang menyatakan jika dana BOS bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan buku ini. Kalau ini sampai terjadi dikhawatirkan akan terjadi dobel anggaran, karena saat ini kebutuhan buku sudah dianggarkan.
Oleh karena itu, pihaknya belum berani mengambil kesimpulan terkait dengan hal ini karena dalam kunjungan spesifik ini pihaknya ingin mendengar aspirasi yang ada di lapangan. “Nantinya hasil dari pertemuan ini akan kami gunakan untuk bahan rapat dengan menteri terkait, supaya kendala-kendala yang ada di lapangan tersebut bisa teratasi,”lanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Dr Harun mengaku, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menata pola pendistribusian buku. Pasalnya, sebagian sekolah-sekolah di Jatim tiap semesternya selalu terkendala buku yang datang terlambat. Bukan hanya itu, pelatihan guru diminta untuk lebih tepat sasaran dan harus sesuai kompetensinya.
Alumnus Lemhanas 2008 ini melanjutkan, evaluasi yang dilakukan pemerintah ini diharapkan hanya memperbaiki kekurangan Kurikulum 2013, bukan menggantinya dengan kurikulum lain. Dia beralasan, pergantian justru menimbulkan persoalan lain. “Kalau diubah, psikologis guru dan siswa bisa kena dampaknya,” ujarnya.
Bukan hanya itu, lanjut Harun, anggaran yang sudah terserap selama ini bakal sia-sia. Jatim sendiri sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Belum termasuk yang dikeluarkan pemkab/pemkot. [ira,cty,tam]
