Lanjutkan Pembangunan Tak Bisa Andalkan APBN

Gedung Syariah Tower Unair yang dibangun sejak 2012 lalu baru terselesaikan hingga enam lantai dengan target 18 lantai. [adit hananta utama]

Unair Miliki Lima Aset Mangkrak
Surabaya, Bhirawa
Rendahnya anggaran sarana prasarana pada Kemenristek-Dikti tak mungkin diandalkan untuk melanjutkan pembangunan aset-aset yang mangkrak di Perguruan Tinggi Negri (PTN). Dari total kebutuhan Rp16 triliun, kekuatan pemerintah tahun ini hanya Rp1,710 triliun.
Seretnya anggaran ini juga dialami sejumlah PTN di Surabaya. Universitas Airlangga (Unair) misalnya, tak kurang dari lima proyek yang hingga kini belum dapat dirampungkan pengerjaannya. “Kebutuhan Unair cukup tinggi. Awal tahun ini rencananya akan diberi Rp41 miliar untuk pembangunan ternyata sampai saat ini tidak jelas karena dibekukan,” tutur Rektor Unair Prof M Nasih di sela-sela gala dinner peserta simposium I University Network for Indonesia Infrastucture Development (UNIID) di Kampus C Unair, Rabu (3/8) malam.
Nasih menjelaskan, sampai saat ini aset yang belum dapat dilanjutkan pembangunannya ialah Syariah Tower lantai di Kampus B. Gedung yang didesain setinggi 18 lantai itu sampai saat ini baru terbangun enam lantai. “Kira-kira butuh anggaran Rp250 miliar, tapi masih dibangun dengan anggaran Rp50 miliar,” tutur Nasih.
Selain Syariah Tower, beberapa aset lainnya yang juga menunggu kelanjutan pembangunannya iala gedung Fakultas Farmasi, gedung Fakultas Perikanan dan Kelautan, rumah sakit Unair serta rumah sakit hewan se juga dalam tahap pembangunan. “Kalau untuk farmasi kita gunakan dana dari masyarakat. Dan RS Unair sudah kita kerjakan, sekarang mungkin kurang sekitar Rp25 miliar,” kata Nasih.
Selain aset yang belum dilanjutkan pembangunannya, Nasih juga memiliki harapan untuk membangun sejumlah sarana untuk mahasiswa. Diantaranya ruang kuliah bersama dan asrama untuk mahasiswa asing. “Kita sering memiliki mahasiswa asing. Tapi kita belum punya asrama yang layak,” tutur dia.
Tingginya kebutuhan ini tak mungkin mengandalkan APBN. Nasih berharap, ada skema pembiayaan yang bisa dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kampus. Salah satunya melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPUB). “Kita sendiri sudah meminta izin ke Kemenristek-Dikti agar bisa mengajukan pinjaman. Tapi sampai sekarang izinnya tidak turun,” kata dia.
Wakil Rektor IV Unair Junaidi Khotib menambahkan, tantangan perguruan tinggi tidak hanya soal anggaran yang rendah. Selain itu, rumitnya birokrasi yang kerap menghambat pembangunan. Misalnya saja proses pencairan anggaran yang sampai saat ini belum dilakukan. “Biasanya anggaran itu baru turun sekitar Oktober. Lalu Desember seluruh pekerjaan berikut pelaporannya sudah harus selesai,” tutur Junaidi. Padahal, lanjut dia, proses lelang di kampus juga sudah dilakukan. “Pemenang lelangnya sudah ada. Tapi anggarannya belum ada,” kata dia.
Lambatnya pembangunan infrastruktur ini dicontohkan pada rencana pembangunan Syariah Tower yang juga dikenal Airlangga Tower. Rencananya, bangunan tersebut dapat dirampungkan selama empat tahun sejak 2012. Kenyataannya, pembangunan hanya bisa dilakukan pada tiga tahun pertama. Sedangkan tahun 2015 lalu, pembangunan dihentikan karena tidak ada anggaran. “Tahun lalu anggaran infrastruktur nasional itu mencapai Rp5 triliun dan kita hanya dapat Rp49 miliar. Sekarang, anggaran nasional hanya Rp1,710 triliun. Kemungkinan kita hanya akan dapat Rp15 miliar,” pungkas Junaidi.
Senada dengan Unair, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) juga memiliki bangunan mangkrak karena didanai APBN. Yakni gedung 13 lantai yang berada di Unesa Kampus Lidah Wetan. Rektor Unesa Prof Warsono mengungkapkan, gedung tersebut rencananya dibangun dengan konsep multiyears. Tetapi, pada tahun kedua berhenti pengerjaannya karena tak kunjung diberi dana APBN. “Secara fisik bangunan 13 lantai itu sudah selesai. Tapi sarana dan prasarananya belum selesai, landscape juga belum tuntas,” pungkas dia. [tam]