Bupati H Fathul Huda memukul alat musik tradisional kentongan bersama anak-anak menandai launching Tuban sebagai Kabupaten Layak Anak.
Karena Anak Adalah Anugerah, Harapan dan Masa Depan Generasi Bangsa
Kabupaten Tuban, Bhirawa
Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Untuk tak berlebihan jika banyak daerah yang menyatakan sebagai daerah layak anak. Termasuk Kabupaten Tuban yang baru saja melaunching menuju Kabupaten Layak Anak (KLA).
Di Tuban, launching menjadi kabupaten layak anak telah dilakukan Bupati Fathul Huda pada, Senin (20/11) lalu, di Pendopo Kridho Manunggal. Menurut Bupati, lingkungan dan keluarga yang ramah anak diperlukan untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang anak yang sehat berprestasi dan berakhlak mulia. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua guna mewujudkan kondisi tersebut.
Huda mengatakan, sebenarnya Pemkab Tuban mencanangkan KLA sejak 2013. Hal ini diwujudkan melalui Perda dan Surat Keputusan Bupati Tuban yang merupakan bukti nyata, komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mewujudkan kabupaten ramah anak.
Bupati juga menambahkan, bahwa kabupaten atau kota layak anak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan serta program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
“Bahwa anak adalah anugerah, harapan, dan masa depan generasi bangsa, anak merupakan bagian dari masa kini yang tidak hanya menjadi obyek dalam pembangunan namun menjadi subyek yang berperan dalam menentukan masa depan,” terangnya.
Lebih jauh dijelaskan bahwa hak-hak anak yang harus dipenuhi mencakup empat bidang. Pertama, hak atas kelangsungan hidup yang layak dan pelayanan kesehatan. Kedua, hak untuk berkembang juga mencakup hak anak berkebutuhan khusus atas pelayanan.
Ketiga, hak perlindungan. Selanjutnya, hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyuarakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Oleh karenya Bupati mengajak kepada seluruh instansi terkait untuk membangun sinergisitas guna mewujudkan Tuban layak anak.
“Sebagai contoh, dari Dinas Pendidikan memiliki program sekolah ramah anak, dari Dinas Kesehatan mempunyai program Puskesmas dan Rumah Sakit ramah anak, tentu hal semacam ini bisa disinergikan untuk mewujudkan Tuban lebih ramah anak,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan One Widyawati SKm MKes perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim. Bahwa negara wajib memenuhi lima cluster yang menjadi hak-hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kebudayaan, dan perlindungan khusus.
Perempuan yang menjabat sebagai Kepala Bidang PUH dan PUHA ini menjelaskan bahwa pembangunan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak bisa diwujudkan dengan mengedepankan tata pemerintahan yang baik, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak untuk hidup serta penghargaan terhadap pandangan anak.
Keseriusan Pemerintah Provinsi Jatim dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak anak ini membuahkan hasil yang cukup baik, Tahun ini Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota layak anak, saat ini di Jawa Timur dari 38 Kabupaten dan Kota sudah 27 Kabupaten/Kota yang layak anak.
Dalam kegiatan yang mengambil tema ‘Wujudkan Lingkungan dan Keluarga Ramah Anak’ hadir pula jajaran Forkopimda Tuban, pimpinan OPD terkait, Tim Penggerak PKK Kabupaten dan kecamatan, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang.
Kegiatan ini semakin meriah dengan pertunjukan dari anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Ronggolawe Tuban yang menampilkan pertunjukan seni drama kontemporer. Tidak ketinggalan pula dari salah satu siswa SD Luar Biasa menyuguhkan seni tari. Adapaun Launching Tuban Layak Anak ditandai pemukulan alat musik tradisional ‘kentongan’ oleh Bupati bersama anak-anak. [khoirul huda/bhirawa]
