Ketua DPD APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Jawa Timur, H Mahrus Sholeh ketika mengukuhkan dan melantik pengurus DPD APERSI Jatim Korwil Surabaya.
Ketua DPD APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Jawa Timur, H Mahrus Sholeh telah mengukuhkan dan melantik pengurus DPD APERSI Jatim Korwil Surabaya di Hotel grand Dafam Surabaya, Kamis (28/7) berharap dapat membangun sinergitas dalam kemudahan perijinan dan investasi untuk mewujudkan peningkatan ekonomi daerah.
Pengukuhan dan pelantikan yang juga dihadiri Bupati jombang dapat menjalin kerjasama antara pengembang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencukupi akan kebutuhan rumah bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.
DPD APERSI Jatim Korwil Surabaya, Arif Fahruddin, ST mengungkapkan selain menjalin kerjasama dengan Pemerintah, pihaknya juga akan menjalin kerjasama antara pihak perbankan dengan pengembang. “Kerja sama dengan Pemerintah tidak hanya terkait dengan kebutuhan akan rumah tapi juga pembangunan tata letak pemerintah Kab/Kota. Selain itu untuk menjalin kerjasama dengan pihak perbankan diantaranya adanya kemudahan bagi para pengembang,” jelasnya.
Arif Fahruddin menambahkan saat ini perbankan masih memberikan kemudahan bagi ASN maupun pegawai swasta tertentu dalam penyaluran kredit perumahan, sementara bagi pegawai sektoral masih mengalami kesulitan.
“Seperti pedagang makanan rujak, maupun sejenisnya ini yang masih mengalami kesulitan dalam penyaluran kredit perbankan, padahal mereka inilah secara ekonomi adalah penumbuh sektor UKM yang bisa berkembang. Untuk itu kami akan mencari solusinya, bagaimana caranya mereka juga bisa mendapatkan kemudahan dari perbankan dalam memiliki rumah,” terangnya.
Apalagi saat ini kebutuhan backlog rumah secara nasional mencapai sekitar 10 juta. “Seperti ada pasangan yang menikah pastinya sudah di dianggarkan untuk satu rumah, maka dari itu kebutuhan akan rumah ini masih tinggi, namun ditopang dengan daya beli yang masih tidak begitu besar,” katanya.
Selain itu diperlukan regulasi dari pemerintah daerah maupun pusat terkait dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) subsidi yang perlu ditingkatkan sehingga bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat.[riq.ca]
