Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari
DPRD Jatim, Bhirawa
Fraksi PDI Perjuangan Jawa Timur mengincar kursi Ketua Komisi E DPRD Jatim periode 2019-2024. Sebagai partai pemenang pemilu 2019, Partai berlambang banteng ini mulai ancang-ancang menduduki Komisi yang membawahi kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari, Selasa (3/8) kemarin. Menurutnya, dipilihnya Komisi E agar bisa sejalan dengan program-program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kami akan memilih di Komisi E agar matching dengan Jakarta karena Pak Jokowi programnya adalah membangun Sumber Daya Manusia,” katanya.
Untari menjelaskan bahwa partainya sudah pernah di Komisi yang ada di DPRD Jatim. Antara lain di Komisi D dan Komisi C. Dipilihnya Komisi E saat ini lantaran pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menaungi pendidikan, kesehatan dan kebudayaan perlu digarap secara serius.
Meski demikian, lanjut Untari, PDI Perjuangan masih akan berkomunikasi dengan partai lain terkait pimpinan komisi tersebut. “Kami masih berkomunikasi dengan partai lain. Hal ini akan berjalan simultan dengan pembentukan fraksi,” ujarnya.
Namun, di internal partainya, Untari menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan dapat meraih kursi Ketua Komisi E. Hal ini berbeda dengan periode sebelumnya, yang mana PDI Perjuangan menempatkan kadernya sebagai Ketua Komisi D.
“Kemarin, kami di (Ketua) Komisi D. Kedepan, kami ingin menyejahterakan rakyat dengan berada di Komisi E,” ungkap Untari yang juga Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 tersebut.
Dengan berada di komisi E, pihaknya menyebut sejumlah aspek yang akan menjadi fokus. Di antaranya, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, hingga olahraga.
“Yang tidak kalah penting, juga buruh dan ketenagakerjaan. Ini bagian dari upaya kami membangkitkan rakyat yang terdidik, sekaligus ekonomi terjaga,” kata Anggota Komisi C ini.
Satu di antara agenda yang akan ia lakukan dengan menyinergikan antar sektor. “Kami akan mengompakan antara pemerintah dan pengusaha,” kata Untari.
Di sektor ketenagakerjaan, misalnya, pihaknya akan fokus dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Baik melalui perundingan antara pekerja/buruh atau serikat kerja dengan pengusaha (bipartit).
Maupun, perundingan penyelesaian perselisihan melalui pihak ketiga (Tripartit). “Tripartit dan bipartitnya juga harus dimaksimalkan,” katanya.
Sementara itu, untuk nama yang akan dipilih mengisi Ketua Komisi tersebut tengah dimatangkan. Hal ini berjalan simultan dengan pembahasan Tata Tertib DPRD Jatim.
“Pembahasan simultan dengan penyusunan tatib. Sebenarnya, untuk masing-masing komisi dari PDI Perjuangan, namanya sudah ada. Nanti, kami umumkan,” kata perempuan yang sebelumnya juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, untuk posisi Ketua Komisi di periode 2014-2019 (Komisi D), PDI Perjuangan menempatkan Eddy Paripurna. Sementara untuk Ketua Komisi E menjadi jatah Partai Demokrat. Di periode tersebut, Ketua Komisi E dijabat Hartoyo.
Untuk diketahui, DPRD Jatim memiliki lima komisi. Seperti periode sebelumnya, kelima komisi ini diperkirakan akan dipimpin oleh lima partai politik berbeda sebagai peraih kursi terbanyak.
Yakni, PDI Perjuangan (27 kursi), PKB (25 kursi), Gerindra (15 kursi), Demokrat (14 kursi), dan Golkar (13 kursi). Kelima partai ini juga menjadi pimpinan komisi di periode 2014-2019. [geh]
