Musim hujan, seolah menjadi pertanda periode mengelupasnya aspal jalan. Banyak jalan berlubang dan bergelombang. Jalan yang rusak meliputi jalan negara, jalan provinsi, serta jalan di pedesaan yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan kota. Ditambah dengan tiadanya PJU (penerangan jalan umum), lubang jalan bagai jebakan maut yang tidak terlihat. Genangan air hujan, juga semakin memperparah penggerusan jalan.
Sudah sangat banyak korban kecelakaan lalulintas (lakalantas), disebabkan jalan yang rusak. Indonesia masih menempati urutan teratas dalam jumlah lakalantas. Kecenderungan lakalantas menunjukkan meningkat selama tiga tahun terakhir. Antaralain disebabkan kondisi jalan yang buruk (bergelombang) dan tidak dilengkapi penerangan jalan umum (PJU). Bisakah lakalantas dikurangi melalui kampanye gerakan nasional keselamatan di jalan?
Masih ingat lakalantas maut yang merenggut 31 korban jiwa di Mojokerto? Tragedi itu terjadi di jalan bypass Mojokerto km 52, (Senin, 12 September 2011). Kondisi jalan nasional (tanggungjawab negara, pemerintah pusat) itu tidak dilengkapi PJU dan rambu patok tikung. Padahal terdapat dua tikungan berbahaya, dengan kondisi jalan miring. Lebih lagi saat itu, lebar jalan kurang dari 4 meter! Pada arteri nasional, lebar jalan yang memadai (terutama di tikungan) dibuat lebih dibanding jalan lurus.
Selain jalan sempit, masih banyak kondisi jalan di Jawa Timur tergolong tidak laik. Kondisi jalan baik 1.598,203 kilometer (80%), sisanya berupa jalan rusak ringan 13,4%, dan rusak berat 6,6%. Sedangkan jembatan yang baik 13.442 meter. Meski dalam kondisi baik, namun beberapa jembatan memerlukan audit (konstruksi) rutin. Terutama jembatan penghubung antar-kota di kawasan rawan longsor. Sudah banyak jembatan runtuh, karena “kaki” jembatan terbawa arus air.
Tiada hari tanpa tanpa tambal-tambal jalan. Begitu komitmen yang dijadikan sebagai jargon Pemprop yang dibawahkan oleh (KarSa), Pakde Karwo dan Gus Ipul. Memang benar telah dilaksanakan. Namun hingga kini tak kurang dari 350-an kilometer jalan nasional yang mengalami rusak berat. Jalan yang rusak berat tersebar sejak dari ujung tapal kuda (Banyuwangi hingga Pasuruan), jalur pantura (Surabaya hingga Tuban), serta jalur tengah (Krian sampai Mantingan di Ngawi).
Karena itu pemerintah propinsi (bersama DPRD) Jawa Timur, seyogianya mendesak pemerintah pusat (Kementerian PU), agar lebih memperhatikan kondisi jalan di Jawa Timur. Terutama pada kawasan padat lalulintas dan padat penduduk, seperti di Kalianak. Hingga menimbulkan ke-geram-an masa, berujung demo. Hal yang sama pernah dilakukan oleh warga desa Jatimulyo, kabupaten Tuban, memilih aksi menanam pohon pisang.
Polisi, juga tidak ketinggalan memberi tanda jalan rusak (cara lebih santun) dengan mengecat bentuk silang. Seperti dilakukan Unit Lantas Polres Lamongan, agar pengendara lebih waspada. Ini dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, pasal 24 ayat (2). Seluruh aksi itu wujud kekecewaan masyarakat terhadap jalan rusak yang lama tak diperbaiki oleh pemerintah (dan Pemda).
Namun yang paling dilupakan oleh pemerintah (serta Pemda), adalah pemasangan data leger jalan. Data ini meliputi identitas, kondisi, lalaulintas harian rata-rata, serta data geometrik. Publikasi dan transparansi data ini akan membuat partisipasi dan kontrol masyarakat semakin meningkat. Konsekuensinya, pemerintah akan semakin kewalahan merespons laporan masyarakat. Bahkan mungkin, bisa mengarah pada pemeriksaan kejaksaan, karena perbaikan jalan tidak sesuai bestek.
Banyaknya ruas jalan yang rusak di Jawa Timur, bahkan menjadi olok-olok pelaku perjalanan trans-Jawa. Yakni, manakala terasa perjalanan tidak nyaman, karena jalan bergelombang dan berlubang, pertanda sudah masuk Jawa Timur. Pemerintah dapat pula dihukum, manakala jalan rusak mengakibatkan kecelakaan.
——— 000 ———
