Sekjen PPP Romahurmuziy
PPP, Bhirawa
Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) VIII yang digelar di Empire Palace Surabaya, akhirnya secara aklamasi memilih Sekjen DPP Romahurmuzy sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2014-2019, menggantikan Suryadharma Ali (SDA).
Ketua Umum DPP PPP terpilih Muhammad Romahurmuziy menyatakan siap membangun PPP menjadi partai besar dan kalau mungkin menjadi pemenang pemilu.
“PPP sudah tiga kali gagal dalam pemilu legislatif dan saat ini menjadi partai kecil,” katanya dalam sambutan setelah terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2014-2019 pada muktamar VIII PPP, Kamis (16/10).
Menurut Romi, panggilan Muhammad Romahurmuziy, PPP adalah partai politik yang lahir pada awal era Orde Baru dan selama era tersebut PPP selalu berada dalam posisi tiga besar. Namun, setelah era reformasi, posisi PPP terus merosot dan saat ini berada di posisi kesembilan dari 10 partai politik di DPR RI.
Mantan Sekretaris Jenderal DPP PPP itu menegaskan PPP ke depan harus diperbaiki untuk menjadi partai besar kembali. “Untuk membangun PPP, harus dibangun dengan kebersamaan kader,” katanya.
Romi menegaskan, PPP ke depan harus dikelola dengan manajemen yang didasarkan oleh lima akhlakul karimah dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Komisi IV DPR RI periode 2009-2014 ini menyadari tantangan PPP ke depan tidak ringan sehingga harus dikelola secara maksimal dan cerdas. Hal-hal yang sudah baik di PPP akan diperbaiki, sedangkan hal-hal yang masih kurang baik akan diperbaiki. Setelah menyampaikan sambutan, para peserta muktamar segera mengumandangkan shalawat nabi sebagai ucapan syukur atas terpilihnya Romi.
Ketua Sidang Pemilihan Ketua Umum dan Pemilihan Tim Formatur, Suharso Monoarfa menjelaskan Romi terpilih sebagai ketua umum setelah sebagian besar anggota dari tujuh zona PPP mengusulkan agar PPP dipimpin oleh generasi muda.
Muktamar PPP kali ini, membahas tiga agenda penting, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban DPP PPP sekaligus pemilihan ketua umum baru, pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Terakhir, pembahasan arah haluan politik PPP lima tahun ke depan.
Suryadharma tak hadir dalam muktamar tersebut lantaran menganggap muktamar di Surabaya itu illegal. Ia berencana menggelar muktamar setelah pelantikan presiden pada 20 Oktober, tepatnya pada 23-26 Oktober di Jakarta.
Suryadharma yang dalam pemilu presiden lalu mendukung Prabowo Subianto itu juga menyatakan keheranannya atas keputusan Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimoen Zubair, yang menilai baik muktamar versi Romahurmuziy (15-18 Oktober) maupun versi dirinya (23-26 Oktober) sebagai muktamar yang tidak sah.
KH Maimoen mengacu pada keputusan Mahkamah Partai yang menyarankan agar Muktamar VIII digelar pada 19 Oktober sebagai muktamar islah (damai). Suryadharma menganggap pelaksanaan muktamar sebelum pelantikan presiden tidak mengindahkan AD/ART. [cty]
