PSSI perlu ke-cermat-an mengatur waktu untuk bergerak cepat menyelenggarakan Liga-1, segera setelah Piala Presiden. Animo masyarakat terhadap pertandingan sepakbola masih sangat menggelola. Hal itu dibuktikan oleh masyarakat “gibol” (penggila bola) yang selalu memadati stadion saat Piala Presiden. Juga diperlukan evaluasi per-sepakbola-an, agar Liga-1 menjadi tonggak prestasi kebangkitan prestasi.
Banyak masalah per-sepakbola-an harus segera dibenahi. Terutama perbaikan “on-field” saat pertandingan. “On-field” wajib menjadi prioritas, diperlakukan bagai unjuk jasa tontonan. Masyarakat membayar tiket masuk pertandingan. Serta pihak sponsor telah mengeluarkan biaya besar, melalui iklan outdoor di stadion, maupun pada kostum pemain klub. Begitu pula hak siar yang dibayarkan oleh televisi.
Perbaikan “on-field” yang utama, adalah prinsip fair play, dan kejujuran (sportivitas) pada setiap pertandingan. PSSI wajib meng-garansi (memastikan), bahwa setiap pertandingan berlangsung fair play, tanpa kekerasan oleh sesama pe-sepakbola. Setiap pertandingan juga wajib dijamin terhindar dari keterlibatan cukong untuk mengatur skor. Cukong, bisa menyusup melalui manajemen klub (termasuk pemain), sampai panitia pertandingan (lokal) bisa pula menjadi cukong.
Namun pilar utama perbaikan “on-field ” akan bergantung pada wasit dan hakim garis. Karena telah menjadi keniscayaan, wasit memiliki kekuasaan penuh di lapangan, seperti hakim di pengadilan. Maka PSSI dapat membuat aturan tentang fair play, antaralain dengan menyediakan “wasit teknologi.” Bukan sekedar untuk menjejaki mistar gawang, tetapi juga seluruh garis pertandingan (termasuk garis gawang). Serta yang utama, setiap keputusan “off-side” harus terekam baik.
“Wasit teknologi” akan menjadi semacam komisi yudisial. Dan seyogianya diberi kewenangan seketika, dilakukan rujukan pada saat terjadi protes. Wasit (dan hakim garis) yang jujur akan menenteramkan pertandingan. Sehingga pertandingan berlangsung berkualitas. Dan sebaliknya, manakala wasit tidak jujur akan menyebabkan pertandingan berlangsung buruk. Dipenuhi kekerasan antar-pemain, sampai memukul wasit. Serta yang paling mengkhawrtikan, memicu anarkhisme suporter.
Maka “wasit teknologi” akan menjadi penentu. Sekaligus menjadi alat bukti untuk menghukum wasit tidak jujur. Sampai kini (pada Piala Presiden) masih keluhan tentang ke-tidak jujur-an wasit (dan hakim garis). Terutama keputusan penalti dan off-side. Penalti, seyogianya sebagai ganjaran terhadap pelanggaran cukup berat di area kotak kritis. Begitu pula off-side, seharusnya dilihat posisi kaki, bukan pada badan yang selalu condong ke depan.
Berkaca pada Piala Presiden, masih banyak yang harus dibenahi oleh PSSI sebagai wadah tunggal pembinaan sepakbola. Termasuk status “profesional” setiap klub peserta liga. Dalam UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, terdapat pasal tentang olahraga profesional. Definisinya dituliskan, “Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.”
Terdapat frasa kata “memperoleh pendapatan” yang bermakna penghasilan. Dus, wajib dipungut pajak. Seluruh klub profesional di luar negeri, juga seperti itu. Mandiri sekaligus menjadi WP (wajib pajak) badan, serta membantu mengurus pajak penghasilan anggota klub (pemain, pelatih, dan pengurus klub). Untuk memenuhi kriteria “profesional,” PSSI wajib tunduk pada aturan BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia).
PSSI juga masih memiliki tanggungjawab terhadap pembinaan timnas yang akan berlaga pada ajang internasional. Yang terdekat, U-22 SEA Games 2017 di Malaysia. Separuh dari “bintang” yang cemerlang pada Piala Presiden, adalah pemain yunior. Timnas U-22 harus sudah masuk Pelatnas, serta mengikuti agenda pelatih (termasuk ke Spanyol). Pada Liga-1 yang akan digelar, PSSI seyogianya memiliki “manajemen” waktu. Diantaranya jadwal pada bulan (puasa) Ramadhan. Mesti dijaga, agar Liga-1 tidak “bersaing” dengan Liga Champions Eropa.
————- 000 —————
