(Jatimnomic sebagai Legacy)
Oleh :
Umar Sholahudin
Dosen Sosiologi Universitas Muhammadiyah Surabaya
Tahun 2018 adalah tahun politik bagi Jawa Timur dan sekaligus tahun terakhir masa jabatan Soekarwo atau lebih dikenal Pakde Karwo sebagai gubernur. Selama kurang lebih 9 tahun terakhir telah banyak capaian-capaian kinerja yang ditunjukkan Pakde Karwo dalam memimpin dan membangun Jawa Timur. Hal ini setidaknya ditunjukkan dengan indikator-indiktor kinerja utama (IKU) yang cukup baik dan diyakinkan dengan puluhan penghargaan dari pemerintah pusat kepada Pakde Karwo dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Jawa Timur.
Kinerja Ekonomi Jatim
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan Jawa Timur, salah satunya dengan melihat Indek Kinerja Utama (IKU). Sebagian diantaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indek Pembangunan Manusia. Dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019, menyebutkan strategi umum pembangunan di Jawa Timur adalah: (1) pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development), (2) pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor growth), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment, dan (3) pengarusutamaan gender (pro-gender).
Strategi tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun terakhir telah berbuah hasil; pertama, kinerja pertumbuhan ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam 2-3 tahun terakhir mengalami pelambatan, akan tetapi relatif bisa dikendalikan dan selalu melampaui angka pertumbuhan nasional. Terakhir pada tahun 2016, mencapai 5,5%, melampaui pertumbuhan nasional (5,1). Kedua, kinerja penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2009 angka kemiskinan 16,68% dan turun menjadi 11,77% pada tahun 2017. Ketiga, kinerjaTingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada tahun 2009 sebesar 5,08 turun menjadi 4,1% pada tahun 2017. Keempat, kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), padatahun 2010 IPM sebesar 65,36 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 69,76.
Dalam RPJMD yang baru (2017-2019), pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada angka agregat 5,56-5,58% pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2019 dengan agka agregat 5,66-6,06%, seperti tampak pada tabel berikut ini.
Terlihat bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2019 terus meningkat, sehingga diharapkan pendapatan masyarakat akan menjadi lebih baik lagi dari pada sebelum-sebelumnya. Sungguh pun begitu, target pertumbuhan pada tahun 2017-2019 itu masih lebih rendah daripada yang dicapai pada tahun 2013 dan sebelumnya. Jadi, meskipun pendapatan masyarakat pada tahun 2017-2019 diperkirakan meningkat, tetapi kenaikannya masih lebih rendah daripada tahun 2013 dan sebelumnya yang mencapai angka 6,5-7%.
Salah problem krusial yang harus terus mendapatkan perhatian pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang masih berkarakter eksklusif. Pertumbuhan ekonomi Jatim tinggi lebih dominan disumbang oleh sektor padat modal (sector non tradable), sementara sector tradeble atau sector pertanian masih sangat minim bahkan masih menjadi “anak tiri” pembangunan.
Dalam rancangan RPJMD periode 2017-2019 cukup visible dan realistis dan ini yang sudah menjadi kesepakatan bersama dengan DPRD, dan karenanya menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya agar lebih inklusif. Sebagaimana komitmen bersama antara DPRD bersama gubernur, yakni menjadikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menjadi inklusif. Pertumbuhan yang berparalel dengan pemerataan atau dengan indikator kinerja utama lainnya. Artinya sector-sektor pembangunan, khususnya pertanian yang selama ini masih menjadi “anak tiri” pembangunan, dinaikkan statusnya menjadi “anak kandung” pembangunan sehingga perlu untuk mendapatkan perhatian ekstra. Pembangunan dan pengembangan industry berbasis pada UMKM dan membangun simpul-simpul pertumbuhan baru yang lebih menyebar, tidak hanya memusat di center city seperti yang selama ini terjadi, harus menjadi salah satu perhatian utama dalam membangun pertumbuhan yang lebih inklusif ke depan.
Jatimnomic sebagai Legacy
Publik telah mengakui tentang capaian-capaian positif dan produktif dari Pakde Karwo dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Salah satu pemikiran dan konsep yang digagas dan telah dijalankan Pakde Karwo adalah “konsep Jatimnomic”.Jatimnomics adalah model Indonesia incorporated dalam menghadapi era perdagangan bebas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Gagasan ini dituangkan dalam konsep pembangunan; “pro poor” (pro masyarakat miskin), “pro job” (pro pekerjaan atau anti-pengangguran), dan “pro growth” (pro pertumbuhan ekonomi). Jatimnomis adalah konsep pembangunan yang khas Jatim, dari Jatim untuk Indonesia. Solusi pembangunan tak hanya untuk Jatim, juga Indonesia. Konsep pembangunan Jawa Timur inilah yang sekarang banyak dirujuk oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia.
Dengan sisa waktu satu tahun setengah, Pakde Karwo dituntut untuk bekerja lebih keras, cerdas, tuntas dan ikhlas, agar target-target pembangunan sebagaimana dituangkan dalam RPJMD 2017-2019 dapat tercapai atau happy ending. Tugas akhir ini, bukan tanpa tantangan. Tantangan cukup krusial yang sedang dan akan dihadapi dihadapi Pakde Karwo di akhir-akhir masa jabatannya (2017-2018) adalah kondisi eknomi global dan nasional yang masih kurang bersahabat atau mengalami pelambatan. Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi Jatim. Pendek kata, di tengah pelambatan ekonomi seperti sekarang ini, sangat dibutuhkan kebijakan ekonomi daerah yang lebih kreatif dan inovatif, agar stabilitas perekonomian daerah tetap terjaga dengan pertumbuhan yang positif dan inklusif.
Jatimnomis yang digagas dan dipraktekkan Jawa Timur ini akan menjadi kado terindah dan emas bagi Pakde Karwo. Jatimnomic bisa menjadi Legacy Pakde Karwo dalam mengakhiri amanahnya sebagai gubernur Jatim. Gagasan dan praktek JatimnomicsPakde Karwoberbuah pengakuan membanggakan dari kampus bergengsi di Jatim, Universitas Airlangga. Pakde Karwo dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (HC) Bidang Ilmu Ekonomi pada tahun 2015 lalu. Di bidang politik, Pakde Karwo juga dituntut untuk dapat menyelenggarakan Pilkada serentak (19 pemilihan; propinsi dan Kab/kota) berjalan dengan Luber dan Jurdil serta lancar dan damai sampai pada mendudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk gubernur dan wakil gubernur baru (2018-2023). Jika amanah politik ini dapat dijalankan dengan baik dan sukses, maka ini akan menjadi happy ending karir politik di pemerintahan Jatim selama dua periode.
——— *** ———-
