foto ilustrasi
Realitas tersebut, menjadikan logis adanya jika penekanan substansi pendidikan karakter dan parenting perlu mendapatkan porsi yang besar dalam peta jalan pendidikan. Selanjutnya, supaya tujuan pendidikan Indonesia ke depan menjadi lebih terarah. Maka, sudah semestinya, penyusunan peta jalan pendidikan di negeri ini harus jelas dan visoner, yang selajutnya bisa dikaitkan dengan visi negara. Peta pendidikan kedepannya bisa lebih komprehensif, sesuai konstitusi untuk menjawab kebutuhan pendidikan masa depan.
Sejatinya, peran pemerintah dalam upaya menjalankan peta jalan pendidikan nasional sangat besar. Pasalnya, sudah jelas adanya tertuang dalam konstitusi kita lewat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, mengamanatkan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin biaya pendidikan untuk setiap warga negara Indonesia. Itu artinya, otomatis pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki peran penting dalam menyukseskan pencapaian prioritas nasional pemerintah, yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Idealnya, perencanaan pendidikan perlu dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya meliputi empat aspek. Pertama, berorientasi pada masyarakat. Kedua, manpower planning atau perencanaan tenaga kerja. Ketiga, rate of return atau laju pengembalian. Empat, efektivitas anggaran. Melalui keempat aspek pendekatan tersebut, maka sudah seharusnya pendidikan dibangun untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekaligus, menyesuikan dengan perkembangan zaman. Berangkat dari kesadaran akan pentingnya peta jalan pendidikan negeri ini kedepannya. Maka, saatnya bangsa ini harus segera berubah, pembangunan sektor pendidikan harus bergerak, bergerak cepat agar tidak ketinggalan lebih jauh dari bangsa-bangsa lain.
Asri Kusuma Dewanti
Pengajar Universitas Muhammadiyah Malang
