Bupati Gresik saat membuka rapat koordinasi antisipasi meningkatnya dampak La Nina. [kerin Ikanto]
Forkopimda Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengantisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak La Nina dan potensi bencana hidrometeorologi di Kabupaten.
Rakor yang diselenggarakan di Ruang Mandala Bhakti Praya Kantor Bupati Gresik tersebut, Koordinator BMKG Jawa Timur Taufiq Hermawan, menyampaikan ancaman La Nina yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, dan sebagainya.
Taufiq Hermawan menegaskan perlunya kesepahaman mengenai apa itu La Nina. Hal ini karena masih banyak anggapan yang beredar bahwa La Nina diartikan sebagai badai. Lewat kesempatan ini, Taufiq meluruskan bahwa La Nina merupakan suatu fenomena cuaca global yang menyebabkan curah hujan menjadi lebih tinggi termasuk di wilayah Kabupaten Gresik.
“Karena La Nina ini, curah hujan meningkat 2-70%, ini yang perlu diwaspadai. Karena banjir ini utamanya terjadi karena tingginya curah hujan,” ujar Taufiq, Selasa (16/11).
Lebih lanjut, Anung Suprayitno selaku Kepala Stasiun Klimatologi Malang yang turut hadir dalam kegiatan ini menambahkan, La Nina berefek paling tinggi di periode September-November, tetapi ini tidak lantas membuat bulan Desember-Februari curah hujan menjadi rendah. Hal ini lantaran pada bulan Desember-Februari merupakan periode yang menjadi puncak musim hujan.
Sebelumnya, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani dalam sambutannya menggarisbawahi mengenai bencana banjir Kali Lamong yang terjadi terutama di wilayah Gresik Selatan.
“Kita ketahui curah hujan hari-hari ini luar biasa, tetapi upaya kita sebagai Pemerintah Daerah yang mana terus berikhtiar untuk terus melakukan mitigasi bencana,” ujar Gus Yani .
Bupati menambahkan jika tidak hanya pencegahan banjir yang harus diperhatikan, tetapi perlu diperhatikan juga mengenai penanganan banjir. Penanganan banjir ini menurut Bupati Yani meliputi diantaranya berapa lama durasi banjir yang terjadi, dan ketersediaan sarana penampungan sementara yang layak bagi korban terdampak banjir.
Kali Lamong menjadi salah satu prioritas presiden melalui Perpres 80 tahun 2019 bahwasanya didalamnya tercantum mengenai pengendalian banjir Kali Lamong.
Dengan adanya pandemi Covid-19 yang merebak sejak pertengahan 2019, Pemerintah Kabupaten Gresik di bawah kepemimpinan Bupati Fandi Akhmad Yani dan Wakil Bupati Aminatun Habibah melakukan upaya percepatan penanggulangan banjir Kali Lamong. Diantaranya adalah dengan melakukan komunikasi intens dengan BBWS untuk bisa mendapatkan izin kewenangan terkait normalisasi.
“Alhamdulillah ini sudah berjalan, di Cerme sudah berjalan. Di Balongpanggang dan Benjeng ini jangan sampai berminggu-minggu tapi tidak surut. Kalau memang bisa dalam 1×24 jam bisa surut, itu yang akan kita lakukan,” ungkap Bupati Yani
Hingga hari ini, total 19 alat berat dari berbagai pihak dikerahkan untuk normalisasi Kali Lamong. Bupati Yani juga menginstruksikan kepada Dinas PUPR agar segera menginformasikan apabila jumlah tersebut masih dirasa kurang. Selain Kali Lamong, Pemerintah Kabupaten Gresik juga sudah melakukan ikhtiar di wilayah Sumput Kecamatan Driyorejo, lewat normalisasi Kali Avoor.
Sebelumnya ketika hujan turun, seketika itu juga wilayah tersebut akan banjir. Tetapi setelah dilakukan normalisasi Kali Avoor, dalam waktu 1×24 jam air yang menggenang tersebut sudah habis. [eri]
