Bupati MKP bersama Wabup, Ketua DPRD dan Sekdakab dalam Musrenbang RKPD.
(Wujudkan Ekonomi Berkualitas dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur)
Kab Mojokerto, Bhirawa
Pemkab Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019. Ada 10 arah kebijakan pembangunan Kab Mojokerto tahun 2019 mendatang. Beberapa diantaranya yakni meningkatkan akses pelayanan dan kualitas baik kesehatan maupun pendidikan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Beberapa point kebijakan arah pembangunan itu, disampaikan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP) dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2019, di Hotel Padepokan Cahaya Putra, Trawas, Kamis (22/3) kemarin.
”Beberapa arah kebijakan pembangunan Kab Mojokerto tahun 2019 antara lain, akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana pendidikan. Kita juga akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kesempatan kerja dan terobosan kebijakan clusterisasiupah tenaga kerja. Selanjutnya menanggulangi kemiskinan untuk mencapai target tingkat menjadi satu digit. Lalu memperkuat konektivitas fasilitas kawasan potensial,” urai bupati. MKP.
Disamping itu, juga dilakukan akselerasi kepariwisataan, meningkatkan nilai tambah agro-industri dan daya saing koperasi dan usaha mikro, meningkatkan nilai investasi melalui penyederhanaan perijinan, menganekaragamkan konsumsi pangan, dan terakhir yakni mensukseskan Pemilu.
Namun dari semua arah kebijakan itu, bupati menegaskan, skala prioritas pembangunan yang berfokus pada lima point. Antara lain, percepatan penanggulangan kemiskinan melalui layanan pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja, meratakan pertumbuhan ekonomi dengan percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan nilai tambah ekonomi lewat pariwisata dan agro industri, produktivitas pertanian demi ketahanan pangan, serta memperkuat kondusifitas wilayah demi suksesnya Pemilu.
Musrenbang yang tahun ini mengusung tema Memperkuat Sinergi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Merata dan Berdaya Saing melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
Sementara itu, Hariyono selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab Mojokerto, menyampaikan laporan sambutan terkait pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kab Mojokerto yang berlangsung optimal.
”Pertumbuhan ekonomi kita masih berada pada posisi stabil yaitu 5,45% dan tingkat kemiskinan yang turun dari 10,61% menjadi 10,19%. Perlu kami laporkan juga bahwa PDBR per kapita kita meningkat dari Rp58.823.632,00 di tahun 2015, meningkat menjadi Rp64.629.150,90 pada tahun 2016. IPM pun selalu meningkat mencapai 71,38 dan termasuk pada tingkatan tinggi. Serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kita di posisi 4,21%, dimana ini diharapkan menurun seiring dengan kebijakan bapak bupati,” terang Hariyono.
Hariyono juga menambahkan jika kondisi makro ekonomi Kab Mojokerto di atas, masih berada pada tataran lima besar Jatim. Sebagai informasi, usulan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab Mojokerto tercatat sebanyak 2.605 usulan yang terdiri atas tiga kelompok bidang (infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi) dengan anggaran mencapai Rp1 triliun lebih.
Hadir dalam acara Musrenbang RKPD kemarin diantaranya Kepala Bappeda Provinsi Jatim yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Ketua DPRD Kab Mojokerto, Ismail Pribadi, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kab Mojokerto, Herry Soewito, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kab Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa. [kar.adv]
