Saiful Rahman
Dindik Jatim, Bhirawa
Keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)-P1 di SMK akan semakin dioptimalkan fungsinya dalam memberikan lisensi keahlian bagi peserta didik. Namun, fasilitas itu tidak hanya akan dinikmati siswa SMK, melainkan juga para siswa di jenjang SMA.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Saiful Rachman mengatakan, hal itu linier dengan rencana program SMA double track yang tengah dirancang provinsi. Program Gubernur Jatim itu diharapkan bisa memberikan skill atau kompetensi tambahan kepada para lulusan SMA.
Saiful menyebut, gubernur menginginkan agar program double track bukan hanya menyasar siswa SMA, tetapi juga madrasah aliyah (MA). Terutama yang ada di pesantren. Penambahan kompetensi kepada para siswa MA penting dilakukan. Sebab, para siswa akan mendapat kompetensi lebih selain ilmu umum dan agama. “Bisa membekali mereka di era yang serba kompetitif,” katanya.
Menurut dia, program double track untuk MA tersebut akan difokuskan di Madura. Sehingga diharapkan bisa menambah skill para siswa.
“Minimal punya sertifikasi tambahan. Arahnya ke LSP juga,” terangnya.
Para siswa jenjang SMA/MA memang tidak wajib untuk ikut dalam program double track. Mereka boleh memilih ikut atau tidak ikut. Namun, mereka yang ikut juga harus tetap sesuai standar. Sehingga, bobot kompetensinya juga seimbang. Baik kompetensi di bidang tata boga, tata busana, tata kecantikan, komputer jaringan, dan teknik kendaraan ringan.
Terkait hal itu, tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan perusahaan. Misalnya, perusahaan otomotif. “Konsentrasi ke Madura dulu. Kita akan ajak cabang dinas pendidikan Madura dan Kemenag setempat,” ujarnya. Itu penting untuk meningkatkan pembangunan melalui sektor pendidikan. “Karena provinsi ingin IPM (indeks pembangunan manusia) di sana juga naik,” terangnya.
Mantan kepala Badan Diklat Jatim itu mengatakan, bukan hanya SMA, SMK di Madura juga akan ditata lagi. Jurusan-jurusan yang perlu diperkuat akan dipetakan. Peralatan apa yang bisa diperbantukan juga akan didata. Termasuk tenaga kerja, kepala sekolah, dan sebagainya.
Terkait SMK, Saiful mengatakan, kompetensi lulusan memang terus ditingkatkan. Saat lulus, para siswa bukan hanya mengantongi ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi LSP. Harapannya, siswa bisa mendapat pengakuan lebih baik terhadap kompetensinya. Bila perlu ada sertifikat internasional juga.
Saat ini, sinergi dengan Jerman untuk revitalisasi SMK sudah berjalan. Gubernur Jawa Timur juga sudah memperkuat kembali kerjasama. “Kalau sebelumnya provinsi dengan provinsi, sekarang kerjasama melangkah ke G to G (Government to Government),” tuturnya.
Terpisah, Kepala SMKN 6 Siti Rochana mengatakan, uji kompetensi di LSP P1 wajib diikuti oleh para siswa kelas 12. Itu dilakukan untuk memberikan bekal siswa di dunia kerja. Melalui sertifikasi kompetensi, para siswa bisa menunjukkan bukti kemampuannya. “Kalau dia bisa masak rawon, tidak perlu dibuktikan lagi dengan memasak, cukup ditunjukkan sertifikatnya,” katanya.
Jika saat ini, uji kompetensi dilakukan oleh siswa kelas 12, maka nantinya akan dibuat per tahun. Yakni, para siswa kelas 10 yang akan naik ke kelas 11, akan dites kompetensi kelas 10. Demikian juga siswa kelas 11 yang akan naik kelas 12. Mereka dites kompetensi kelas 11. “Jadi per tahun,” tuturnya.
Di sekolahnya, sudah ada beberapa jurusan yang sudah ada LSP P1. Yakni, multimedia, tata busana, tata kecantikan, tata boga, perhotelan, dan usaha perjalanan wisata. Untuk jurusan akuntansi, terang dia, memang belum ada LSP P1. “Belum ada asesor, jadi ini sedang ditingkatkan,” terangnya. Melalui sertifkat kompetensi LSP P1, para siswa bisa lebih memiliki daya saing. Terutama di dunia kerja. [tam]
