Gubernur Jatim Dr H Soekarwo bersama Dirut Bank Jatim (kanan) dan Dirut Bank BPR Jatim usai penandatanganan MoU tentang penyaluran dana linkage kepada para pelaku UMKM di Jatim, Senin (13/7).
Surabaya, Bhirawa
Sebagai lembaga keuangan masyarakat Jatim, PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim terus dituntut untuk mampu berperan lebih pada pembangunan daerah. Sinergitas antar dua lembaga keuangan ini juga diharapkan mampu menjadi sebuah kekuatan finansial dari wilayah timur Pulau Jawa. Atas dasar itulah Bank Jatim dan BPR Jatim sepakat menandatangani nota kesepakatan (MoU) tentang penyaluran dana linkage kepada para pelaku UMKM di Jatim.
Dirut Bank Jatim R Suroso menegaskan penandatanganan MoU ini juga merupakan tindak lanjut dari harapan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Apalagi jumlah UMKM di Jatim terus mengalami peningkatan dari 4,2 persen menjadi 8,6 persen. Selain itu negara dapat dikatakan makmur apabila 20 persen rakyatnya menjadi entrepreneur. Dan di Jatim sendiri saat ini diperkirakan sudah 6,8 persen masyarakatnya menjadi entrepreneur.
“Yang pasti bapak gubernur selalu berharap agar kami dapat saling bersinergi membangun perekonomian Jatim agar lebih baik. Atas dasar itulah kesepakatan ini kita lakukan agar amanah tersebut dapat kita capai,”tegas Suroso dalam sambutannya di Gedung Bank Jatim, Senin (13/7).
Mantan Dirut Bank UMKM Jatim ini menekankan bahwa esensi dan MoU ini adalah untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian di daerah yang lebih baik. Khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Jatim yang jumlahnya cukup banyak, namun belum tersentuh oleh perbankan. “Dengan adanya M0U antara Bank Jatim dan BPR Jatim ini maka nantinya pelaku usaha di segmen UMKM produktif yang selama ini terkendala dalam memperoleh fasilitas kredit dari bank dapat difasilitasi dengan Bank Jatim atau BPR Jatim,”paparnya.
Bank Jatim akan memberikan fasilitas pinjaman maksimal Rp 1 triliun yang disalurkan secara bertahap kepada BPR Jatim melalui beberapa skim kredit produktif untuk disalurkan kepada para pelaku UMKM di Jatim.
Sementara itu, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menegaskan kondisi saat ini sangat terganggu. Di mana dalam beberapa waktu lalu masyarakat tidak mau mengonsumsi beras medium, tapi premium. Namun saat Pakde Karwo melakukan operasi pasar di Jombang justru masyarakat minta medium plus, itu berati ada penurunan daya beli. Untuk mengungkit daya beli dalam kondisi ini, Presiden Jokowi minta bank daerah fungsinya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat bukan melulu bisnis. Tapi di sisi lain kalau bank daerah sudah masuk IPO maka yang dituntut adalah keuntungan.
“Memang di sini perlu ada kecerdasan managemen. Yaitu dengan mengawinkan tuntutan tersebut. Berikut dengan pemberian fasilitas pinjaman kepada UMKM harus diperlukan kehati-hatian dan verifikasi yang benar. Hal itu untuk menekan adanya kredit macet. Dan Direktur Kepatuhan dituntut untuk bekerja keras,”papar Pakde Karwo di sela-sela sambutannya. [cty]
