Foto Ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Mengentaskan masyarakat dari kondisi stunting, pemerintah mendongkrak pembangunan infra struktur dengan padat karya. Juga mempercepat penyediaan Air Bersih dan Sanitasi. Stunting merupakan kondisi pertumbuhan badan yang terhenti (kerdil) karena kurang gizi dan kualitas hidup rendah di lingkungan hidup yang buruk.
”Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan gagal tumbuh, gagal kembang dan gangguan metabolisme pada anak Balita. Terutama pada seribu hari pertama kehidupan. Balita stunting/kerdil, biasanya dialami pada keluarga miskin yang hidup di lingkungan kumuh. Balita Kerdil dengan gangguan metabolisme ini akan menghasilkan generasi yang tidak cerdas dan tidak produktif,” papar Dijen Cipta Karya KemenPUPR Sri Hartoyo dalam paparan Dukungan Infrtastruktur Permukiman untuk Program Stunting 2018, Selasa (6/2) kemarin.
Disebutkan, stunting atau kerdil pada Balita, diawali dari ibu yang tidak memahami gizi. Lalu anak yg makan kurang gizi dan hidup di lingkungan kumuh yang tidak sehat karena miskin. Mengatasi hal ini Ditjen Cipta Karya ditugasi untuk mengetrapkan sistem padat karya dalam pembangunan infrastruktur. Juga memprioritaskan dan mempercepat penyediaan air bersih dan sanitasi. Mendukung per cepatan pengentasan Balita stunting ini Pemerintah Daerah (Pemda) diminta ikut berkontribusi.
”Pemda bisa berpartisipasi dalam intertvensi gizi spesifik. Yakni pada edukasi dan sosialisasi. Serta pemberian makanan tambahan, suplemen dan imunisasi. Pemda juga bisa membantu pada penyediaan air bersih dan sanitasi. Serta padat karya pada pembangunan infrastruktur di wilayahnya,” tandas Sri Hartoyo.
Disebutkan, sebaran lokasi stunting tersebar di 10 kabupaten/kota. Antara lain di Brebes dan Pemalang (Jateng), Cianjur (Jabar) Lampung Tengah, Rokan Hulu (Riau), Lombok Tengah, Gorongtalo, Maluku Tengah dan Ketapang (Kalimantan Barat). Untuk penanganan masalah stunting ini pemerintah menyediakan dana Rp55 miliar yakni untuk atasi air limbah pedesaan sebesar Rp30 miliar dan Rp25 miliar ntuk sanitasi. Sedang padat karya, pada sebaran lokasi 100 kabupaten/kota diusulkan Menko PMK.
”Padat karya di Jatim antara lain di Kab Trenggalek, Malang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep,” ujar Sri Hartoyo. [ira]
