Surabaya telah pernah menjadi tempat uji nyali kebangsaan, 71 tahun lalu. Berani perang melawan penjajah yang melanggar hak kebangsaan. Walau harus ditebus dengan ribuan jiwa. Karena cita-cita proklamasi wajib ditegakkan, maka keberanian kebangsaan selalu dikorbankan. Tetapi menurut Bung Karno (presiden pertama Republik Indonesia), perang revolusi belum selesai. Seluruh rakyat masih mengemban wajib-nya perjuangan, mewujudkan cita-cita proklamasi.
Pernyataan Bung Karno itu pastilah menirukan hadits sahih yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Bahwa setelah perang kecil (perang Badar yang dahsyat disebut kecil), harus dilanjut dengan perang besar. Yakni melawan hawa nafsu (keserakahan menumpuk kapita). Ironisnya, dulu berjuang melawan pemerintah penjajah. Sedangkan saat ini “melawan” pejabat publik (dan birokrasi) yang korup dan gemar pungli.
Cita-cita proklamasi kemerdekaan tertulis dalam muqadimah UUD. Pada alenia keempat, dinyatakan tujuan negara, adalah: “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial … .” Untaian kalimat ini merupakan bagian paling sakral dalam konstitusi.
Seluruh batang tubuh (pasal-pasal) dalam UUD bisa diamandemen (disempurnakan) oleh MPR sesuai kebutuhan zaman. Tetapi pembukaan UUD tidak boleh diubah oleh siapapun. Karena muqadimah UUD merupakan wujud tekstual cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Sehingga mengubah muqadimah UUD dianggap sama dengan menistakan proklamasi.
Tidak mudah mempertahankan proklamasi kemedekaan. Sungguh-sungguh ditegakkan melalui perang bertaruh nyawa. Perang 10 November 1945 di Surabaya menjadi penyulut perang di seluruh Indonesia. Di Bandung, dikenal dengan peristiwa Bandung lautan api. Ada pula perang Ambarawa, perang Makasar. Padahal yang dilawan oleh masyarakat, adalah pemenang perang dunia kedua. Yakni Sekutu, yang di dalamnya antaralain terdapat Amerika Serikat, Inggris dan belanda.
Sejak 10 November 1945, menjadi hari-hari yang sulit darurat perang. Padahal pemerintah Indonesia, juga masih berusia kurang dari 3 bulan. Sulit untuk memilih: mempertahankan proklamai kemerdekaan Indonesia, atau menyerah kepada tentara Sekutu. Belanda telah meng-klaim diri sebagai NICA (pemerintah administratif negara Hindia Belanda). Sebenarnya lebih “aman” memilih menyerah, lalu hidup normal dibawah kendali bangsa asing.
Lebih lagi dukungan politik (pengakuan negara sahabat) belum memadai. Tetapi seluruh rakyat memilih mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Bersyukur, bekal dukungan sosial politik dalam negeri sepenuhnya utuh. Ulama di pesantren mengerahkan santri sebagai pejuang. Bekal utamanya, fatwa resolusi jihad. Wajib jihad, di-sosialisasi-kan melalui pengajian di kampung-kampung. Bahwa perang melawan musuh bersenjata, merupakan jihad fardlu ‘ain (berdosa jika tidak turut perang jihad).
Maka jargon merdeka atau mati, menjadi pilihan tanpa alternatif. Kemerdekaan harus dipertahankan, perjuangan harus dilanjutkan. Model perang revolusi (bersenjata untuk membunuh musuh) sudah tiada. Tetapi perang belum selesai, karenanya harus siap-siap dengan senjata yang lain pula. Setidaknya, empat presiden (Abdurrahman Wahid, Megawati, SBY dan Jokowi), telah meng-komando perang “lain” itu. Yakni gigih melawan korupsi dan pungli.
Rakyat juga sudah paham benar “musuhnya.” Yakni, konglomerat, taipan busuk, birokrat, politisi dan penegak hukum yang busuk. Di daerah, birokrasi dengan sistem yang busuk telah merampok 70% APBD dengan modus biaya birokratisasi. Sudah ada DAU (dana alokasi umum) untuk membayar gaji PNS, juga sudah ada dana perimbangan dan dana transfer ke daerah. Toh penggarongan APBD terus berlanjut, didukung DPRD yang bermental (dan moral) rendahan.
Sudah banyak birokrat dan pejabat politik yang masuk penjara. Tetapi lebih banyak lagi yang bebas karena “bermain-mata” dengan penagak hukum, terutama pengadilan Tipikor di daerah. Maka, perjuangan tak boleh berhenti.
——— 000 ———
