Jakarta, Bhirawa.
Wakil Ketua MPR RI Dr Jazilul Fawaid mengakui bahwa koalisi pendukung pemerintah, dewasa ini sangat kuat. Namun, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR RI. Bahkan Presiden juga tidak bertanggung jawab kepada MPR RI.
”Presiden bertanggung jawab kepada rakyat, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Tidak ada lagi oposisi dan koalisi, sebenarnya didalam sistem Parlemen. Karena Parlemen kita sekarang, tidak pernah meminta pertanggungjawaban Presiden. dan menang tdak ada kewenangan DPR/MPR untuk meminta pertanggungjawaban itu,” ungkap Jazilul Fawaid dalam dikusi 4 PilarMPR RI, Senin (30/8).
Menurut Jazilul, check and balance dalam demokrasi di Indonesia itu, berada ditangan rakyat. Atau, daulat rakyat itu mutlak, bukan DPR bukan pula MPR.
Partai Demokrat bersama rakyat, bertekad untuk menggagalkan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden ataupun perubahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Dalam amandemen UUD 45 yang dewasa ini nyaring digaungkan dan didatangkan di MPRRI.
Hal tersebut dinyatakan anggota MPR RI dari fraksi Demokrat, Anwar Hafid dalam diskusi 4 Pilar MPR RI, Senin (30/8). Diskusi dengan tema “Refleksi 76 tahun MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat”. Hadir sebagai nara sumber, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PKB Dr Jazilul Fawaid dan pakar politik dari Uns Al Ashar Dr Ujung Komarudin.
Anwar Hafid lebih jauh memprediksi, rakyat akan marah jika MPR nekat meng- amandemen UUD 40. Untuk memperpanjang atau menambah masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Partai Demokrat siap berkoalisi dengan rakyat, untuk menolak wacana yang melanggar UU itu, kata nya.
Pengamat politik Dr Ujang Komarudin juga mengingatkan MPR, agar berhati-hati dalam rencana akan meng-amandemen UUD 45. Sebab, jika amandemen dipaksakan, khususnya yang masa jabatan Presiden 3 Periode. Bisa jadi, akan ditolak rakyat dan akan didemo mahasiswa.
“Di luar negeri, masa pandemi ini, membuat para Menteri dan Perdana Menteri, mengundur kan diri. Lain halnya di Indonesia, malah ada buatan untuk menambah masa jabatan Presiden. Aneh, juga ini,” ucap Ujang terheran. [ira]
