Ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Pelajar Muhammadiyah melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Surabaya menuntut penolakan terhadap pengesahan RUU KPK dan RKUHP.
DPRD Surabaya, Bhirawa
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya periode 2019-2024 yang terdiri dari ketua dan tiga wakil ketua resmi dilantik dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Surabaya, Jawa Timur, Kamis (26/9).
Namun disela-sela pelantikan, diluar gedung dewan sempat terjadi demo yang dilakukan ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dan Pelajar Muhammadiyah.
Mereka melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Surabaya menuntut penolakan terhadap pengesahan RUU KPK dan RKUHP.
Dalam aksinya, massa dari mahasiswa yang mayoritas menggunakan almamater warna merah maroon ini meneriakkan orasi kekecewaan terhadap wakil rakyat dan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Massa aksi juga membawa berbagai poster dan keranda mayat sebagai simbol kekecewaan.
“Kami kecewa terhadap wakil rakyat yang selama ini tidak berpihak. Kita akan melawan selama masih saja terjadi ketidakadilan. Reformasi sudah dikorupsi, satu kata kita lawan kawan-kawan,” kata salah satu orator aksi.
Setelah hampir satu jam melakukan aksi, beberapa perwakilan mahasiswa diperbolehkan memasuka gedung DPRD Surabaya untuk menyampaikan tuntutan kepada Pimpinan Dewan.
Diketahui dalam sidang paripurna kali ini, Adi Sutarwijono ditetapkan sebagai Ketua DPRD Surabaya dan tiga anggota dewan diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD Surabaya meliputi Laila Mufidah dari PKB , A.H. Thony dari Partai Gerindra dan Reni Astuti dari PKS.
Pelantikan pimpinan DPRD Surabaya tersebut tidak dihadiri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dikarenakan masih ada tugas dinas di luar negeri sehingga digantikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana.
Adi Sutarwijono mengatakan kedudukan pimpinan dan anggota DPRD Surabaya bukan kedudukan atasan dan bawahan, melainkan kedudukan yang sama sebagai wakil rakyat. Adapun yang membedakannya adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota dewan.
“Kami mengharapkan anggota dewan tidak perlu sungkan atau segan untuk berkomunikasi dengan kami. Bahkan memberikan teguran apabila kami menjalan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Adi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini.
Adi yang kerap dipanggil Awi ini juga mengharapkan adanya dukungan kerja sama dan komunikasi intensif dari wali kota dan wakil wali kota Surabaya, para pimpinan parpol serta komponen masyarakat sehingga tugas kedewanan berjalan dengan lancar.
Adapun beberapa program yang sudah menanti di antaranya pembentukan alat kelengkapan DPRD Surabaya, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) APBD Surabaya 2020, serta pembahasan Rancangan APBD Surabaya 2020.
“Oleh karena itu kita perlu bergerak cepat untuk menyelesaikan agenda tersebut,” katanya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan atas nama Pemkot Surabaya mengucapkan selamat atas dilantiknya Adi Sutarwijono selaku Ketua DPRD Surabaya dan tiga wakil ketua DPRD Surabaya, Laila Mufifah, A.H. Thony dan Reni Astuti.
Sementara itu tentang demo mahasiswa yang menuntut penolakan terhadap pengesahan RUU KPK dan RKUHP, Adi Sutarwiyono yang baru saja dilantik menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa akan ditampung untuk kemudian disampaikan ke pusat.
“Ya kita akan mengakomodir. Karena akan beda jika aspirasi itu berkaitan dengan Kota Surabaya maka kita bisa handle. Tapi karena berkaitan dengan pusat maka kami akan mengakomodir,” kata politisi PDIP yang akrab disapa Awi ini. [dre]
