Tri Rismaharini
DPRD Jatim, Bhirawa
Hampir dipastikan peluang Tri Rismaharini untuk maju sebagai Wali Kota Surabaya mendatang dengan mendapat rekomendasi dari PDIP sangatlah tipis. Kondisi ini terjadi menyusul terpilihnya mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH dalam kepengurusan DPP Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu). Ini karena sejak awal hubungan antara BDH dengan Risma juga tak harmonis saat keduanya memimpin Surabaya.
Menurut sumber resmi di lingkup PDIP, dengan posisi BDH dalam Bapilu akan semakin memberatkan langkah Risma untuk mendapatkan rekom dari DPP PDIP maju dalam Pilwali (Pilkada) Surabaya Desember 2015. Apalagi dari hasil Konfercab DPC PDIP Kota Surabaya beberapa waktu lalu selain merekomendasikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDIP juga menyodorkan nama Ketua DPC PDIP Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebagai Cawali Surabaya yang diberangkatkan dari PDIP.
“Hampir dipastikan langkah Risma mendapat rekom dari PDIP untuk maju dalam Pilawali kali ini sangat berat. Selain hasil konfercab lalu, pertimbangan lain yakni selama Risma duduk sebagai Wali Kota Surabaya tidak ada sedikitpun kontribusi ke partai. Bahkan waktu itu Pak Bambang DH yang telah mengambil dan memajukan Risma sebagai Wali Kota Surabaya justru banyak dimusuhi, ” kata sumber yang menolak namanya dikorankan itu, Minggu (12/4).
Padahal kata sumber itu, saat itu Risma tak memiliki dana sepeser pun sekaligus dukungan dalam maju Pilwali 2009. Langkah Risma untuk maju semakin berat karena hampir seluruh kader PDIP menolaknya maju lagi lewat jalur PDIP.
Informasi dari sumber itu juga dikuatkan oleh Ketua DPW PKS Jatim Hammy Wahjunianto. Menurut Hammy peluang Risma mendapatkan rekom dari PDIP sangat tipis akibat masa lalu Risma terhadap partai pendukungnya disharmonis. Termasuk buruknya hubungan dengan BDH yang saat itu menjadi Wawali Risma. Padahal saat ini BDH justru diberi kepercayaan duduk di DPP sebagai Bapilu se-Indonesia. “Ini bisa jadi akan memberatkan langkah Risma,”papar pria yang juga anggota DPRD Jatim.
Anggota DPD Partai Demokrat Jatim Surawi mengatakan banyak batu sandungan yang akan ditemui Risma jika akan running lagi dalam Pilwali Surabaya. Selain hasil rekomendasi Konfercab DPC PDIP Kota Surabaya lalu, juga Risma tidak pernah ‘ngramut’ partai yang telah mendukungnya maju sebagai Wali Kota Surabaya. Di sisi lain banyak kader PDIP yang kecewa dengan sikap Risma yang kata orang Timur tidak pernah merasa ‘berterimakasih’. “Sepertinya saat ini seluruh kader PDIP menginginkan kader sendiri yang nantinya diusung dalam Pilwali Surabaya. Dan Whisnu Sakti lebih berpeluang untuk mendapatkan rekomendasi,”tegas Surawi.
Sementara ketika diklarifikasi lewat SMS, Bambang DH mengaku jika rekom Risma maju kembali dalam Pilwali Surabaya belum final. Partainya masih menunggu beberapa pertimbangan dan masukan. Termasuk track record Risma saat duduk sebagai Wali Kota Surabaya yang tidak sedikitpun memberikan kontribusi ke partai. Justru saat kepemimpinannya banyak investasi di Surabaya mundur akibat proses perizinan sangat lama dan berbelit-belit. “Saya tidak perlu menjelaskan secara detil. Pasti semua orang sudah tahu, bagaimana kinerja yang bersangkutan saat duduk sebagai Wali Kota Surabaya. Termasuk dengan partai yang mendukungnya. Saat ini banyak investor yang lari dari Surabaya, silakan minta data ke Kadin, termasuk soal penyerapan anggaran di APBD yang kurang dari 30 persen,”tegas Bambang singkat.
Cari Sosok Alternatif
Sementara itu sejumlah parpol mencari sosok alternatif bakal calon Wali Kota Surabaya selain calon petahanan (incumbent) yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjelang Pilwali yang digelar Desember 2015.
Hal ini terungkap pada saat diskusi panel politik dengan narasumber dari pimpinan parpol di Surabaya yang digelar Partai NasDem Surabaya di salah satu hotel di Surabaya, Minggu (12/4).
Ketua DPC Partai Gerindra Sutadi mengatakan bakal calon Wali Kota Surabaya mendatang salah satu persyaratan wajib adalah berasal dari kalangan politisi yang mengerti regulasi.
“Siapapun yang akan menjadi wali kota mendatang harus memiliki orientasi membangun Surabaya lebih baik. Syaratnya politisi yang mengerti regulasi,” katanya.
Menurut dia, parpol harus berani mengkritisi kebijakan yang ada di pemerintah kota. Ia menekankan persoalan pengangguran, kemiskinan yang sampai saat ini jumlahnya masih tinggi perlu disoroti bersama untuk perbaikan penanganan di masa mendatang.
“Sebagai warga, jangan mudah puas. Melihat keberhasilan Bu Rismaharini saja sudah puas. Banyak hal yang kurang dan perlu dilengkapi,” katanya.
Ketua DPC PKB Surabaya Syamsul Arifin mengatakan harus ada keberanian untuk maju sebagai cawali dalam Pilwali Surabaya mendatang. “Jangan belum-belum ketakutan bersaing dengan calon yang dianggap kuat,” katanya.
Mengenai koalisi dengan partai lain, lanjut dia, pihaknya masih menunggu perkembangan politik menjelang Pilwali mendatang. “Sebelum ada kepastian dari calon yang kuat, kami belum berani membuat keputusan,” katanya.
Hal sama juga dikatakan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya Buchori Imron. Ia mengatakan bahwa sosok pemimpin Surabaya harus memiliki cerdas dan cerdik. “Begitu juga harus paham dan mengerti akan politik,” katanya.
Ketua DPD Nasdem Surabaya Zaenal Abidin mengatakan pihaknya menggelar diskusi panel politik guna menjaring aspirasi mengenai figur ideal bakal Calon Wali Kota Surabaya jelang Pilwali mendatang. [cty]
