Jakarta, Bhirawa.
Memjaga daya beli masyarakat pedesaan dan membuka lapangan kerja, KemenPUPR telah menggiatkan program pembangunan Irigasi dengan sistem Padat Karya Tunai (PKT). Dengan anggaran sebesar Rp11,3 triliun Pembangunan Irigasi tersebar di 34 provinsi ini berpotensi menyerap 613.483 tenaga kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp11,3 triliun. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 31,9%, dan menghabiskan dana Rp3,61 triliun, termasuk untuk upah pekerja PKT.
“Program infrastruktur kerakyatan PKT ini, tujuan utamanya adalah membantu rakyat berpenghasilan keci. Mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli rakyat. Selain itu juga dimaksudkan untuk meningkat kan kualitas infrastruktur Irigasi di pedesaan. Jika lining saluran nya baik, maka kehilangan air sepanjang lining, bisa diminimalkan. Tentu saja pelaksanaan PKT Irigasi ini tetap mem perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak,” ungkap Menteri PUPR Basuki, kala menyertai Presiden Jokowi yng didampingi Menhan Prabowo, dalam peninjauan kawasan “Food Estate” di Pulang Pisau-Kalimantan Tengah, akhir pekan.
Menteri Basuki menyebutkan, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dilaksanakan oleh Balai-Balai Ditjen SDA KemenPUPR bersama masyarakat. P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran Irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi saluran dengan pasangan batu/lining, dikerjakan oleh petani atau warga setempat. Mereka diberi upah harian atau mingguan, untuk menambah penghasilan petani/warga desa setempat. Dikala senggang antara musim tanam dan menunggu panen.
“Pada 2020 ini, P3TGAI dilaksanakan di 10.000 lokasi yang tersebar di pelosok. Di provinsi Kalteng, P3TGAI dilaksanakan di 95 desa di 35 kecamatan pada 9 kabupaten/kota. Kegiatan tersebut pada masing masing titik, ditargetkan menyerap 50 tenaga kerja, dengan upah harian pekerja/kuli Rp100 ribu dan upah tukang/mandor Rp130 ribu,” jelas Basuki.(ira)
