Pemecatan 15 Tenaga Kontrak Satpol PP Berbuntut

Kota Kediri, Bhirawa
Polemik pemecatan sepihak 15 tenaga kontrak Satpol PP Kota Kediri berbuntut panjang. Dengan diwakili empat orang tenaga kontrak yang dipecat ini mengadukan peroalan tersebut. Dewan berjanji akan segera memanggil Satker terkait dan Sekertaris Daerah.
Dengan mengirimkan surat aduan , 4 perwakilan ini mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Kediri pada Rabu (18/3) karena pemecatannya dianggap ada kebijakan politik dari pihak Pemkot Kediri,  Sebab setelah dilakukan pemecatan ada penambahan tenaga kontrak lagi.
“Kita  beberapa kali kita menemui kepala Satpol PP namun juga tidak ada titik temu, lalu kita mengadu ke sini untuk minta kejelasan terakit pemecatan yang ada motif politik ini” kata Perwakilan tenaga yang dipecat di gedung DPRD Kota Kediri.
Sementara menanggapi permasalahan tersebut, Sekertaris Komisi C Yudi A mengatakan, jika pihaknya akan segara memanggil pejabat yang berwenang terkait permasalahan kepegawaian untuk dimintai klarifikasi agar masalah secepatnya selasai.
“Kita akan memanggil pejabat yang mempunyai kewenangan dan Satker terkait, yakni Sekertaris Daerah dan Satpol PP untuk mengklarifikasi persoalan tersebut karena mereka dihentikan secara sepihak dan menggantinya dengan tenaga baru,” kata Yudi pada Wartwan.
Dalam pemanggilan nanti  pihaknya juga akan meminta penjelasan terkait sistim rekrutmennya, sehingga permasalan kepegawaian di Kota Kediri dapat terselasaikan dengan baik. Sebelumnya Lemabaga Swadaya Masyarakat MKLB mengatakan, telah dimintai saran oleh 15 tenaga kontrak yang dipecat ini, meskipun pihaknya saat ini belum melakukan pendampingan, pihak MKLB mengaku siap jika mendampingi jika permasalahan tersebut tidak ada jalan keluar.
Bahkan pihak MKLB juga telah menyiapkan langkah -langkah untuk mem PTUN kan jika pihak DPRD dan Pemkot tidak bisa memeberikan solusi yang terbaik. “Yang jelas saat ini, selagi permasalahan dapat diselesaikan kami tidak akan turun, namun jika tidak,  ada tahapan berikutnya yang akan kami lakukan, mungkin akan kami PTUN kan, yang jelas jika ini tidak selesai dengan baik kami akan mendampingi persoalan itu sampai manapun” jelas Rahmad Ketua MKLB. [van]