Khusna Lindarti. [Hartono/Bhirawa]
Kabupaten Blitar, Bhirawa
Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Blitar pada tahun 2020 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) siapkan anggaran tahapan serta sosialisasi mencapai Rp. 680 juta pada Perubahan APBD 2019.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan pihaknya telah menyiapkan alokasi anggaran pada Perubahan APBD 2019 ini sebesar Rp680 juta untuk persiapan Pilkada Kabupaten Blitar tahun 2020 mendatang, dimana saat ini pihaknya segera menyerahkan dana tersebut melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Untuk anggaran persiapan Pilkada Kabupaten Blitar, tahun ini kami siapkan anggaran sebesar Rp. 680 juta,” kata Khusna Lindarti. Lanjut Khusna Lindarti, namun saat ini pihaknya masih menunggu standart pembiayaan dari KPU Pusat, namun standar kebutuhan penyelenggaraan Pilkada 2020 dari Bawaslu sudah turun.
Sehingga pihaknya masih menunggu kepastian standar biaya Pilkada 2020 dari Pemerintah Pusat sebelum NPHD diberikan.
“Sehingga kami belum bisa menentukan berapa besar biaya yang dibutuhkan oleh KPU maupun Bawaslu untuk penyelenggaraan Pilkada 2020, karena standart biaya yang resmi dari Pusat belum turun,” jelasnya.
Namun jika sampai akhir bulan September ini aturan tentang standart biaya tak kunjung turun, dipastikan standar biayanya akan mengacu pada peraturan lama, yakni Permendagri nomor 54 tahun 2019, dimana perubahan kaitannya dengan NPHD hanya bisa dilakukan untuk rincian bukan jumlahnya.
“Karena waktunya juga mendesak, jika tidak ada aturan baru dari Pusat maka akan segera kami realisasikan NPHDnya,” terangnya.
Khusna menambahkan, rencananya pada 1 Oktober 2019 akan segera dilakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) karena tahapan Pilkada 2020 harus segera dilakukan. Sehingga jika tetap menggunakan standar biaya sesuai aturan yang lama, maka KPU maupun Bawaslu harus menerima konsekuensinya.
“Hingga detik ini kami masih melakukan verifikasi terkait dana hibah Pilkada 2020, jika tidak ada perubahan bulan depan segera dilaksanakan penandatanganan NPHD Pilkada,” pungkasnya.[htn]
