Pemkab Gresik-BTN Bangun Rumah PNS

Para PNS Pemkab Gresik saat mengikuti sosialisasi. [kerin ikanto/bhirawa]

Para PNS Pemkab Gresik saat mengikuti sosialisasi. [kerin ikanto/bhirawa]

Gresik, Bhirawa
Ini kabar baik  bagi PNS di jajaran Pemkab Gresik yang masih belum punya rumah. Sebab, PT Bank Tabungan Negara (BTN) bekerja sama  dengan Pemkab Gresik akan membangun rumah layak huni bagi para PNS. Progam itu sudah  disosialisasikan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto kepada para PNS.
Program sejuta rumah ini merupakan program pemerintah pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat melayani kebutuhan rumah bagi PNS yang masih belum punya rumah. Dengan program pusat ini, segala perizinan, termasuk izin prinsip, persetujuan KPR. Bunga 5% fixed selama masa kredit tak berubah. ”Jadi  tak perlu ribet mengurusnya,” kata  Reinhart Harianja, Kepala Kantor BTN Wilayah II.
Menurut Harianja, jika bunga KPR BTN subsidi sejahtera FLPP dengan bunga 5% fixed selama masa kredit, dengan harga rumah kisaran Rp110.500.000 (type 36/72), berarti setiap bulan cicilan yang harus dibayar hanya sekitar Rp800.000. Bagi pegawai harga itu  sangat ringan  jika dibandingkan dengan  harga rumah sekarang yang terus melambung. ”Agar tak mengecewakan, kami juga telah mendatangkan 10 developer ternama yang telah berpengalaman dalam membangun rumah,” tegas Harianja.
Kini, setidaknya sudah ada sekitar 1.817.000 PNS yang telah mendaftar dan berminat untuk membeli rumah layak huni. Sementara, lokasinya tersebar di wilayah Kec Cerme, Menganti, Kedamean dan lainnya. Untuk Kab Gresik berapa unit yang akan dibangun, tergantung jumlah peminatnya.
Sementara, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mendukung program sejuta rumah bagi PNS itu. Bahkan, menurut Bupati, ini merupakan kesempatan emas bagi PNS yang masih belum mempunyai rumah. Kendati demikian, Bupati minta PNS agar hati-hati dalam membeli rumah. Kasus perumahan ABR (Alam Bukit Raya) dan Kendanyang bisa dijadikan pelajaran. Sebab, hingga kini tak ada realisasi.
Bahkan, agar tak menjadi korban penipuan developer, Bupati minta para PNS tak membayar dulu sebelum pengajuan pengembang untuk membangun perumahan itu ditandatangani. ”Jika semuanya sudah jelas, saya juga berminat membeli,” ujar Bupati. [eri]

Rate this article!
Tags: