Pemkab Sidoarjo Terus Perjuangkan Nasib 1.200 GTT

Sidoarjo, Bhirawa
Masa depan 1.200 Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kab Sidoarjo yang nasibnya belum menentu serta kesejahteraannya minus, menjadi perhatian serius Ketua DPRD Sidoarjo, H Sulamul H Nurmawan.
Menurut Sulamul, walaupun di tahun anggaran 2015 tak ada dana hibah bagi GTT-PTT, melalui Komisi D diminta menginventarisir persoalan yang dihadapi GTT-PTT, untuk dicari penyelesaiannya pada tahun anggaran 2016.
”Tahun anggaran 2015 sudah tak mungkin dibahas dana hibah untuk GTT dan PTT. Maka kita akan menginvetarisir persoalan ini sejak awal, agar pada anggaran tahun depan bisa diajukan,” tuturnya, Selasa (6/1).
Karena sifatnya dana hibah yang tak bisa terus-menerus, Sulamul berniat melakukan konsultasi langsung ke Mendagri untuk persoalan GTT-PTT itu. Akan konsultasi ke Jakarta, agar tak melanggar aturan soal kemungkinan pemberian hibah kepada GTT-PTT ini.
Sulamul mengakui, persoalan GTT dan PTT itu  merupakan persoalan bersama yang harus dipecahkan. Sebab,  keberadaan GTT dan PTT sangat dibutuhkan oleh sekolah masing-masing.
“Kebutuhan guru sangat tinggi, sedangkan kesejahteraan mereka masih rendah. Selain itu juga terbentur moratorium untuk melakukan rekruitmen tenaga guru,” tutur politisi PKB ini.
Ratusan  guru  GTT yang tergabung dalam Forum GTT PTT tenaga kependidikan di Kab Sidoarjo, beberapa waktu lalu telah mendatangai  DPRD Sidoarjo. Kedatangan mereka untuk menyerahkan surat permintaan hearing dengan anggota dewan, terkait nasib mereka yang hingga kini belum jelas dan kesejahteraanya sangat kecil sekali.
”Kami sudah lama mengabdi sebagai guru, namun hingga kini belum ada perhatian lebih dari pemerintah. Mohon bisa dijadwalkan untuk hearing bersama anggota dewan,” kata Hidayat, salah seorang  guru GTT di SDN Kludan Tanggulangin yang juga Ketua Forum GTT/PTT, kala mendatangi DPRD Sidoarjo saat itu.
Selama ini, lanjutnya, jam mengajar yang dilakukan terbilang sama bahkan lebih panjang dari guru PNS, meski tak ada tambahan insentivenya. ”Kita hanya minta nilai insentifnya ditambah. Bahkan jika bisa, diangkat menjadi PNS,” tuturnya kala itu. [hds]