Wali Kota Madiun, Maidi (tengah), didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartono (paling kanan) dan Kepala Bulog Sub Divre Wilayah IV Madiun, Ahmad Mustari (kiri) berikan penjelasan bansos sembako ke masyarakat. [sudarno/bhirawa]
Hingga sekarang ini, Pemkot Madiun secara bertahap sudah menyerahkan bantuan sosial (bansos) 7.478 paket sembako bekerja sama dengan Bulog Sub Divre Wilayah IV Madiun untuk penanganan Covid-19.Bantuan sembako senilai Rp 200 ribu per paketnya tersebut bersumber APBD.Paket sembako sudah mulai didistribusikan ke kelurahan sejak 27 April 2020 lalu.
Penerima bantuan itu, mengedepankan masyarakat pekerja informal dan PKL yang belum menerima bantuan bersumber pemerintah pusat.Artinya, masyarakat yang sudah menerima bantuan seperti PKH, BPNT Pusat, dan BST tidak mendapat bantuan sembako Pemkot ini. “Hal itu dilakukan agar bantuan lebih merata tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan,”tegas Wali Kota Madiun, Maidi pada kesempatan lain kepada wartawan.
Dijelaskannya, Bantuan Sosial Tunai (BST) Pusat atau yang dulu biasa disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu merupakan program pemerintah pusat dengan memberikan bantuan uang tunai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan atau perkiraan masa penanggulangan Covid-19.Pemerintah Kota Madiun mendapat kuota 10.960 penerima. 1.226 nama penerima di antaranya sudah ditentukan pusat.
Sedang sisanya sebanyak 9.734 ditentukan Pemerintah Kota Madiun dengan berdasar usulan kelurahan.Namun, baru sekitar enam ribu data yang bisa masuk ke pemerintah pusat.Empat ribu lainnya diprediksi terkendala masalah NIK di pemerintah pusat dan masih diupayakan Pemerintah Kota Madiun.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menggeluarkan Bantuan Sosial Tunai (BST) seperti pemerintah pusat.Namun, program ini masih dalam pendataan dan menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Jawa Timur. Informasi yang diterima, BST Provinsi sebesar Rp 200 ribu perbulan dengan kuota penerima berkisar lima ribu orang.
Menurut Wali Kota Madiun, Maidi, dalam meringankan beban masyarat terdampak virus covid-19, juga ada bantuan hasil donasi masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga menyalurkan bantuan hasil donasi masyarakat melalui Posko Logistik di Rumah Dinas Wali Kota.Sampai saat ini sudah tercatat ribuan paket sembako yang masuk dan sebagian sudah didistribusikan.
“Ya, bantuan ini untuk mereka yang belum terdata dalam daftar penerima bantuan jenis apapun serta bantuan tambahan untuk bagi kalangan masyarakat paling bawah.Misalnya, untuk tukang parkir, tukang becak, pemulung, penghuni Rusunawa, janda kurang mampu, penjaga makam, difabel, dan penarik gerobak sampah di lingkungan,”ungkapnya.
Sementara itu, Jurui bicara (jubir) Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Madiun Noor Aflah menyatakan, data penerima bantuan dipastikan berangkat dari dua jenis.Yakni, sudah ditentukan pemerintah pusat dan berangkat dari usulan kelurahan.Setidaknya, mengemuka 26.112 usulan.Namun, baru 9.630 di antaranya yang sudah terverifikasi.
‘’Dalam hal ini, kami tidak sendiri dalam menentukan data penerima bantuan ini.Kami mengacu data usulan dari kelurahan.Kami optimis pihak kelurahan juga berangkat dari laporan RW dan RT. Artinya, usulan penerima ini berangkat dari masyarakat sendiri,’’kata dia, Jumat lalu.
Menurut Noor Aflah, datangnya sejumlah bantuan tersebut tidak bersamaan. Bantuan sembako Pemkot Madiun dan sebagian hasil donasi masyarakat sudah dibagikan.Namun, untuk BST pusat dan provinsi yang berupa uang tunai itu masih menunggu pemerintah pusat maupun provinsi.Masyarakat tentu harus bersabar dan tidak perlu resah.Sebab, jenis dan sumber bantuan memang berbeda.
“Jika penyalurannya juga tidak dapat dilakukan secara serentak.Prinsipnya bantuan itu ada.Yang bersumber APBD sudah mulai dibagikan. Sedang, yang dari APBN masih menunggu dari pemerintah pusat,’’jelasnya. [dar]
