Foto: ilustrasi
Pemkot Mojokerto, Bhirawa
Gerbong mutasi besar-besaran tampaknya bakal digelar Wali Kota Mas’ud Yunus. Mutasi ketiga yang digelar dikabarkan bakal merombak posisi sejumlah pejabat eselon II. Selain itu, pengisian jabatan eselon III pejabat pensiun juga masuk dalam gerbong mutasi itu. Beberapa pejabat eselon III juga bakal berpotensi naik dipromosikan menduduki eselon II.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus Subiyakto tak menampik rencana mutasi itu. ‘Untuk keperluan organisasi, mutasi memang diperlukan. Tapi kapan pelaksanaannya itu merupakan hak prerogratif wali kota,” terang Endri Agus, Senin (21/9) kemarin.
Menurut Endri Agus, selain soal waktu pelaksanaan, soal berapa jumlah PNS yang dimutasi juga menjadi kewenanangan wali kota. ”Yang jelas kami di BKD selalu siap. Sewaktu-waktu diperlukan kita langsung siap suguhkan kepada wali kota,” lontarnya.
Informasi yang dihimpun Bhirawa, dari seorang pejabat di lingkungan Pemkot Mojokerto menyebutkan, mutasi yang bakal digelar kali ini untuk pergeseran sejumlah pejabat pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sekretaris. ”Akan ada pergeseran pimpinan SKPD. Selain itu juga ada promosi,” jelas pejabat yang menolak namanya dikorankan ini.
Pergeseran jabatan pimpinan SKPD dan sekretaris dilakukan untuk memberikan peluang bagi pejabat untuk penyegaran. ”Pergeseran itu juga merupakan hasil evaluasi dari kinerja pimpinan SKPD,” tambah pejabat setingkat eselon III di SKPD Pemkot Mojokerto ini.
Suliyat Ketua Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Mojokerto menyebut, mutasi pejabat jika dilakukan harus berdasarkan reward. ”Mutasi jangan hanya berdasarkan like and dislike. Tapi ukuranya harus jelas. Standard penilaiannya juga jelas,” terang politikus PDIP ini.
Suliyat berharap, jika wali kota berencana menggelar pelaksanaan mutasi pejabat, seharusnya segera dilaksanakan. Supaya tak terjadi keresahan di tingkat PNS. Supaya tak mengganggu kinerja mereka,” pungkas Suliyat. [kar]
