Pemkot Surabaya Belum Membutuhkan BPBD

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Meski tidak memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menilai penanganan bencana di Surabaya masih lebih baik.
Menurut Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini juga tidak ingin adanya BPBD. Hal ini dikarenakan kepala dinas yang menangani bencana nantinya lebih banyak menganggurnya.
”Saya sudah sampaikan surat ke Pak Mendagri. Aku kan sayang, kalau kepala dinas disuruh menganggur, kan eman-eman. Kalau nggak ada bencana kan dia nganggur. Eman aku mbayari mosok nganggur. (sayang saya membayarnya tapi menganggur),” ujar Risma Rabu (18/3).
Untuk itu, Wali Kota terbaik ini sudah melayangkan surat ke Mendagri, Tjahjo Kumolo dimana intinya kota Surabaya tidak perlu dinas khusus yang menangani bencana.
Wali Kota juga membeberkan, meski tidak ada dinas khusus yang menangani bencana, namun penanggulangan bencana di Surabaya cepat ditanggapi. Bahkan, Risma mengaku petugas penanggulangan bencana di Surabaya lebih siap dibandingkan dengan daerah lain.
”Kita sudah siapin. Coba cek. Aku berani jamin kalau ada bencana, siap mana yang ada dinasnya dengan sama kita. Sebetulnya kan tujuannya bagaimana kita melayani,” terangnya.
Risma juga mencontohkan seperti  penanggulangan bencana AirAsia QZ8501, Surabaya lebih cepat penanganannya dari pada daerah lain. Risma juga menambahkan, dirinya tidak ingin nantinya kepala dinas yang digaji uang rakyat, tidak ada pekerjannya alias menganggur.
”Aku susah-susah mbayari (menggaji), cari orang untuk kepala dinas, masak disuruh diam aja kalau nggak ada bencana. Mosok ndungakno mugo-mugo ono bencana. (Masak mendoakan agar ada bencana),” katanya.
”Namanya penanggulangan bencana, job-nya ya pasti itu sesuai tupoksinya. Mending Bakesbang Linmas saya tambahi tupoksinya,” terangnya.
Risma juga menilai apabila ada bantuan dari provinsi atau pemerintah pusat untuk bencana, katanya nilai bantuannya itu lebih kecil dibandingkan pengeluaran untuk membayar gaji pegawai di dinas BPDB.
”Masalahnya bukan itu (bantuan). Bantuannya berapa. Aku harus gaji berapa. Terus orang yang digaji tapi menganggur. Itu kan sayang, itu uangnya masyarakat,” tandasnya.
Untuk penanggulangan bencana di Surabaya, Pemkot  Surabaya sudah membentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (satlak PB), yang di bawah Bakesbangpol Linmas. Dan di setiap kecamatan dan kelurahan, sudah ada koordinator penanggulangan bencana.
Ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo berkunjung ke Surabaya sempat menyinggung bahwa dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, ada sekitar 20 persen yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satunya adalah Kota Surabaya. [dre]