Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo usai diskusi mapping suara Kepulauan Kangean pada Pilkada serentak 2018 di sebuah hotel di Surabaya, Kamis (25/1). [gegeh bagus setiadi/bhirawa]
Surabaya, Bhirawa
Pilkada serentak 2018 di Jawa Timur dikhawatirkan rawan golput. Salah satunya di Kepulauan Kangean, sejumlah warganya mengancam tidak menggunakan hak suaranya. Selama ini pembangunan di bagian paling timur Pulau Madura, belum tersentuh sehingga ajang Pilkada dianggap tak memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat.
Padahal target KPU Jatim untuk angka partisipasi pemilih dipatok sebesar 77,5 persen. Jumlah tersebut meningkat 18,5 persen dibandingkan pada lima tahun lalu.
Hal tersebut diungkapkan Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo, Kamis (25/1) kemarin. Di sela pertemuannya dengan Komunitas yang mengatasnamakan ‘Mengawal Kangean’, ia meminta kepada penduduk Kangean untuk tetap solid dalam mengawal Pilkada serentak 2018.
Apalagi, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pulau Kangean sekitar 162 ribu sesuai pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih terakhir di sana. “Orang-orang yang tidak terperhatikan tidak akan melakukan itu (memilih). Karena, buat apa memilih kalau tidak mendapat keuntungan atau manfaat dari proses pemilihan itu,” ungkapnya.
Hal inilah yang selama ini dirasakan penduduk Kangean yang masuk dari bagian wilayah Jatim. Pasalnya, penduduk Kangean tidak pernah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. “Kami berharap para kandidat harus datang kepada pemilih dan berkomunikasi secara intens. Karena rakyat kan minta diperhatikan, termasuk penduduk Kangean,” terangnya.
Suko mengatakan, sejauh ini partai politik hadir pada saat proses pemilihan saja. Hal ini menandakan tidak ada komunikasi intensif oleh parpol maupun calonnya. “Itulah yang membuat rakyat merasa dimanfaatkan. Kalau sudah merasa seperti itu, pemilih hanya merasa akan dimainkan juga. Nah bahayanya kan di sini,” katanya.
Oleh sebab itu, kata Suko, problem inilah yang membuat masyarakat berpotensi tidak memilih (golput). Ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat golput salah satunya yakni orang yang kekurangan informasi siapa calonnya.
Kedua, lanjut Suko, orang yang tahu siapa kandidatnya tetapi tidak merasa memenuhi kriterianya. Ketiga, para pihak yang merasa terabaikan. “Nah, tiga potensi inilah yang perlu diperhatikan oleh KPU,” ujarnya.
Dijelaskan Suko, para generasi milenial mulai bertanya bukan hanya siapa calonnya dan berasal dari partai mana. Tetapi juga bukti-bukti apa yang dibawa untuk meyakinkan. “Itu yang cenderung akan dipilih. Mereka sudah mulai rasional karena dia bisa mempertimbangkan sendiri. Oleh karena iti harus ada pendidikan politik yang memadai oleh masyarakat,” imbuhnya.
Sementara, Koordinator Mengawal Kangean Ainur Rahim menjelaskan kondisi Pulau Kangean selama ini tidak pernah tersentuh oleh kebijakan pemerintah daerah hingga pusat. Hal itu nampak dari segi fasilitas umum, infrastruktur, ekonomi yang tidak pernah ada perkembangan.
Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya berharap dalam momentum pilgub kali ini para calon memperhatikan Pulau Kangean. “Bukan hanya dari sisi jumlah suara kami saat menjelang Pilgub Jatim, akan tetapi lebih diperhatikan dari sisi sebagai warga negara yang diberikan hak yang sama. Itu yang kami inginkan,” katanya. [geh]
