Dr Saiful Rachman
Saiful Rachman: Pasti salah ketik itu
Pemprov, Bhirawa
Pemberian seragam sekolah gratis kembali diluncurkan Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan (Dindik) tahun ini. Sasarannya, siswa baru tahun ajaran 2019 – 2020 yang akan masuk pada Juli mendatang. Kini, proses pengadaan tersebut sudah mulai dilaksanakan.
Sayang, dalam perencanaan pengadaan tersebut ditengarai ada kejanggalan terkait mekanisme yang akan digunakan Dindik Jatim. Khususnya terkait belanja pakaian khusus pengadaan kain seragam SMK negeri Jatim yang mencapai Rp 33 miliar. Mekanisme yang dipilih untuk memilih penyedia menggunakan penunjukan langsung (PL).
“Tidak mungkin PL. Karena PL itu ketentuan maksimalnya Rp 200 juta untuk pengadaan barang dan Rp 100 juta untuk jasa konsultasi,” tutur Kabag Pengadaaan Barang dan Jasa Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim Yuswanto, Kamis (17/1).
Yuswanto mengira, hal tersebut hanya kesalahan teknis yang dilakukan operator OPD terkait. “Mungkin salah ketik mas. Itu ka nada pilihan langsung atau tender, tapi salah memilih PL,” tutur dia kepada bhirawa.
Untuk diketahui, tahun ini Dindik Jatim mengalokasikan total anggaran seragam gratis sebesar Rp 131 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan seragam SMA/SMK negeri dan swasta. Secara rinci, pengadaan itu dibagi untuk pengadaan kain seragam SMA negeri Rp 32 miliar, SMA swasta Rp 20,8 miliar, SMK negeri Rp 33 miliar dan SMK swasta Rp45,2 miliar.
“Sampai sekarang belum masuk pengajuan lelangnya. Kalau sudah masuk, akan segera kita proses dan diumumkan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman membantah tegas mekanisme tersebut. Pihaknya memastikan bahwa itu kesalahan teknis operator. “Wah tidak mungkin PL, pasti salah ketik itu,” tegas dia.
Saiful mengungkapkan, tahun ini Dindik Jatim memberikan seragam sekolah untuk siswa baru negeri dan swasta. Totalnya diperkirakan mencapai lebih dari 200 ribu siswa baru. Targetnya, Juni mendatang kain seragam itu sudah sampai di sekolah. “Proses distribusinya ini yang mahal dan rumit. Karena ada yang di kepulauan. Dan saya maunya, distribusi langsung sampai di sekolah dan difoto. Tidak dikumpulkan di satu lokasi,” tutur Saiful.
Untuk mengantisipasi keterlambatan sebagaimana pengadaan seragam tahun 2017, Saiful bertekag akan mempercepat proses lelang dan pengerjaan. “Karena sasarannya ada yang swasta, kita juga harus menyesuaikan seragam swasta. Misalnya sekolah Muhammadiyah yang tidak menggunakan seragam pramuka. Kita yang menyesuaikan untuk pengadaan kain seragam HW (Hizbul Wathan),” pungkas dia. [tam]
