Pengaduan Masyarakat Menurun Drastis

Sidoarjo, Bhirawa
Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Pemkab Sidoarjo terus  mengalami penurunan drastis. Sebelumnya rata-rata pengaduan tiap bulannya bisa sekitar 40, bahkan pernah mencapai 90 pengadu. Namun kini turun hingga nol pengadu.
Pemkab Sidoarjo memberikan bentuk layanan pengaduan masyarakat secara langsung dilakukan sendiri melalui akses internet, atau datang langsung dengan menggunakan layanan petugas ke Kantor P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat) di Jl Sultan Agung 17, Sidoarjo, tiap harinya benar-benar sepi. Hasil pantauan di lokasi tak pernah ada warga yang mengadu secara langsung alias sepi.
Kasubag Pengolahan dan Pengaduan dari Bagaian Humas dan Protokol Sekretariat Kab Sidoarjo, Muhammad Rofik SSos, Selasa (5/3) saat berkunjung ke Kantor P3M mengatakan, kalau pihaknya akan melakukan evaluasi. Bagaimana caranya agar masyarakat yang membutuhkan layanan aduan ini bisa difaslitasi secara mudah.
Sepinya pengadu bisa terjadi karena masyarakat terlalu sibuk sehingga tak sempat datang ke Kantor P3M. Sementara menggunakan jaringan internet juga memerlukan biaya dan perlengkapan yang cukup lumayan mahal.
‘Agar pengaduan lebih mudah terjangkau semua kalangan masyarakat, kedepan kami akan mengusulkan agar memberikan fasilitas pengaduan dengan menggunakan pesan singkat atau SMS (Short Massage Service) Center. Dengan fasilitas SMS Center ini, masyarakat dengan mudah melakukan pengaduan. ”Bila menemukan sesuatu hal yang perlu diadukan, tinggal kirim yang disertai identitas diri sebagai pertanggungjawaban,” ujarnya.
Sehingga petugas P3M tinggal melakukan penyaringan, mana yang benar-benar mengadukan permasalahan, dan mana yang tidak. Karena selama ini menggunakan jaringan internet saja ada beberapa pengadu yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka tak memberikan identitas yang jelas. ”Hanya orang-orang iseng. Maka kedepan perlu adanya identitas yang jelas, entah nanti bagaimana bentuk program usernya,” terang Rofik.
Adapun respon para SKPD atas aduan masyarakat yang sudah berjalan hampir 90% telah mendapatkan perhatian. Tetapi soal realiasi di lapangan, itu yang kurang dipahami. Biasanya para SKPD merelisasikan ke lapangan langsung, bila ada pengaduan yang perlu ditindaklanjuti di lapangan.
Mengenai jumlah pengaduan yang tercatat di web Pemkab Sidoarjo, tahun 2011 rata-rata per bulan sebanyak 35 pengaduan. Tetapi hanya di bulan September 2011 yang mencapai 90 pengaduan.  Tahun 2012, hanya 4 bulan (sampai April) yang rata-rata 35 pengadu, seterusnya turun hanya 5 pengadu.
Begitu juga di tahun 2013 sedikit sekali, total sekitar 39 pengadu. Pada Bulan Januari malah tak ada pengaduan sama sekali atau nol, Pebruari ada tujuh pengadu, Maret dua pangadu dan April dan Juni mencapai sembilan pengadu. Juli hingga Nopember hanya sekitar satu hingga empat pengadu. Sedangkan untuk Mei dan Desember tak ada yang mengadu atau nol aduan. [ach]