Pengamat Nilai Kenaikan Harga BBM Wajar

Jakarta, Bhirawa
Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai wajar jika pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium dan solar pada 1 April 2015 karena sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
“Jika mengacu pada variabel harga minyak dan nilai tukar rupiah harga BBM memang sudah perlu ada kenaikan lagi,” katanya di Jakarta, Kamis (26/3) kemarin.
Berdasarkan hitungan ReforMiner, harga keekonomian premium sekarang ini berada di kisaran Rp8.200-Rp8.500 per liter. Perhitungan tersebut dengan mengacu harga pasar premium di pasar internasional (MOPS gasoline) sekitar 70 dolar AS per barel.
“Artinya, jika konsisten dengan upaya penghapusan subsidi, maka seharusnya harga premium sampai di atas Rp8.000 itu,” ujarnya.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, lanjutnya, pemerintah seharusnya sudah mempunyai acuan bahwa harga premium tidak lagi disubsidi dan solar disubsidi tetap. Meski demikian, Komaidi juga mengatakan, sesuai konstitusi, kewenangan penetapan harga BBM berada di tangan pemerintah. Jika diputuskan belum perlu dinaikkan, maka berarti ada variabel penentu lain yang diakomodasi pemerintah.
“Kemungkinan pemerintah masih mengkaji aspek daya beli masyarakat dan resiko politiknya. Bagaimanapun kebijakan BBM di negeri ini kental dengan nuansa politis,” ujarnya.
Sesuai data situs www.globalpetrolprices.com, harga BBM di Indonesia sebenarnya masih rendah. Per 23 Maret 2015, situs tersebut menyajikan data harga premium di Malaysia sebesar Rp6.893 per liter.
Harga tersebut hanya sedikit lebih rendah dibandingkan di Indonesia yang Rp6.900 per liter.
Sementara, harga BBM di Vietnam, India, Thailand, Tiongkok, dan Jepang jauh di atas Indonesia. Bahkan, harga BBM di Singapura Rp19.423 dan Hong Kong tercatat Rp24.761 per liter.
Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto juga menyampaikan hal yang sama dengan Komaidi.
Menurut politisi Partai Golkar itu, kebijakan harga BBM secara fluktuatif tersebut telah berdampak positif baik bagi anggaran negara, maupun pencegahan penyelundupan dan penyelewengan BBM.
“Kami minta pemerintah konsisten saja dengan kebijakan yang sudah diambil,” katanya.
Hanya saja, senada dengan Komaidi, Dito juga meminta pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga secara lebih cermat dengan melihat sisi sosial dan politiknya. [ant.ira]