Penyerahan WTP dari BPK Pemprov Mundur

Pemprov Jatim, Bhirawa
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menunda pnyerahan opini hasil audit penggunaan APBD 2014 Pemprov Jatim. Meski demikian masih diyakini pemprov jatim akan  mendapat penilaian  WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ini.
Pengunduran penyerahan LHP dari BPK RI berupa opini WTP ini, menurut Gubernur Jatim Dr H Soekarwo karena permintaan BPK sendiri, bukan berdasarkan permintaan Pemprov Jatim. Oleh kaerna itu, pihaknya membantah jika pengunduran itu karena belum siapnya pemprov Jatim menyelesaikan LHP-nya.
“Kita sebenarnya sudah siap pada tanggal 29 Mei lalu, namun ini memang permintaan BPK yang awalnya 5 Juni hingga diundur lagi tanggal 18 Juni mendatang,” kata Gubernur Soekarwo usai, dikonfirmasi, Minggu (7/6).
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, aturannya untuk opini WTP provinsi sudah menjadi kewajiban BPK Pusat yang harus menyerahkan. Sedangkan untuk WTP kabupaten/kota cukup Kanwil BPK Jatim yang menyerahkannya.
Mantan Sekdaprov Jatim ini mengatakan, sejumlah kendala laporan keuangan tahun 2014 sudah jauh lebih bagus dibanding tahun 2013. Sebab, pada LHP BPK RI tahun 2014 lalu Jatim meraih predikat WTP.
Gubernur Soekarwo mengaku tidak terlalu khawatir dengan sinyalemen Jatim tidak meraih WTP tahun 2015 ini. Ia menyatakan, dirinya masih yakin tahun ini Jatim akan tetap mendapatkan predikat WTP. “Ini kan lebih landai dari tahun lalu,” katanya.
Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, permasalahan itu sebenarnya hanya terkait dengan Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang belum lengkap. Soekarwo berpendapat, semua masalah administrasi keuangan itu akan segera selesai apabila SPj itu telah dilengkapi sejumlah SKPD selaku kuasa pengguna anggaran.
Bahkan, Gubernur Jatim dua periode ini memastikan, sejumlah permasalahan yang sempat menimpa sejumlah SKPD pada tahun 2013 karena laporan yang kurang lengkap, tidak akan terjadi lagi. “Saya yakin semuanya pasti akan segera beres, kan deadlinenya juga dimundurkan menjadi tanggal 5 Juni nanti,” jelasnya.
Hal senada juga dilontarkan Ketua Tim Anggaran Pemprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi. Menurutnya, penataan keuangan di Pemprov Jatim sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan, Pemprov Jatim sudah empat kali ini meraih WTP berturut-turut.
“Saya yakin bisa meraih WTP, apalagi LHP itu akan dikeluarkan BPK bulan Juni. Jadi masih ada kesempatan cukup lama untuk membenahi administrasi pelaporan keuangan,” jelas Sekdaprov Jatim ini.  [iib]