Foto Ilustrasi
Bondowoso, Bhirawa
Dalam rangka menjamin transparansi realisasi pembangunan di tingkat desa serta untuk meningkatkan partisipasi publik, pihak Pemkab menyiapkan Sistem Administrasi Informasi Desa (SAID) yang bisa diunduh melalui android. Sebelumnya SAID hanya bisa diunduh pada kalangan birokrat dan pejabat pemerintah desa.
Aplikasi SAID ini menurut Hermanto Rohman selaku Koordinator Pusat Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Universitas Jember (UNEJ) sengaja dibuat agar bisa diakses publik, dengan tujuan agar masyarakat bisa melakukan kontrol dan mendapatkan info data kemiskinan dan penerima bantuan disetiap desa.
“Kalau sebelumnya aplikasi ini tidak untuk publik, kini sudah bisa diakses publik. Jadi publik bisa mengetahui info dan mengontrol program dan prioritas program yang ada di desa,” jelas Hermanto Rohman kemarin.
Sementara itu, Asisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Agung Tri Handono mengapresiasi aplikasi SAID yang kini sudah bisa diakses publik. Menurutnya, aplikasi tersebut merupakan suatu terobosan yang brilian agar desa bisa merencanakan pembangunan yang tepat dan sesuai kebutuhan.
“Ketika kami melakukan kerjasama dengan UNEJ dan KOMPAK, Pemkab Bondowoso memang meminta untuk disediakan aplikasi yang memuat database setiap desa. Supaya pembangunan yang dilakukan terarah dan sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya.
Meskipun masih 81 dari 209 desa di Kabupaten Bondowoso yang telah menggunakan aplikasi SAID, tahun 2018 ini, ungkap Agung, Pemkab Bondowoso telah berencana mereplikasi aplikasi SAID untuk 128 desa yang belum menggunakan. Agar nantinya, desa-desa di Bondowoso bisa sama-sama melakukan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
“Jadi target kita pada pertengahan 2018 sebelum Bupati Amin habis jabatannya, Bondowoso sudah bisa menggunakan aplikasi SAID,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui sejak digulirkannya dana desa sejak tahun 2015 lalu di Bondowoso, Pemkab Bondowoso berusaha menggandeng berbagai pihak seperti Perguruan Tinggi untuk terlibat langsung dalam rangka mendorong Partisipasi masyarakat serta memberikan Edukasi bagi aparat penyelenggara pemerintahan tingkat desa. [Har]
