Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) KPU Kota Surabaya, saat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 di Kantor Kecamatan Wonocolo, Surabaya (23/4). [trie diana]
Dinkes Jatim Sudah Siapkan Tenaga Medis
Pemprov Jatim, Bhirawa
Tugas berat mengawal demokrasi harus dibayar terlalu mahal dengan korban meninggal yang terus berjatuhan. Di Jatim, tercatat ada 37 petugas Pemilu yang gugur hingga pukul 20.00 WIB kemarin, Rabu (24/4). Selain itu, masih ada puluhan petugas lainnya yang harus dirawat di rumah sakit karena kelelahan, terkena serangan jantung, hingga mencoba untuk bunuh diri.
Dari 36 petugas yang meninggal tersebut, penyebab dan lokasinya bermacam-macam. Mulai dari kecelakaan saat akan menuju tempat tugas, atau kondisi yang drop saat berada di tempat pemungutan dan penghitungan suara. Sementara peristiwa percobaan bunuh diri sempat dilakukan Ketua KPPS di TPS 07 Kelurahan Lesanpuro, Kota Malang.
Oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jatim Hudiyono diungkapkan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menginstruksikan jajaran dibawahnya segera tanggap menghadapi situasi yang dapat mengakibatkan kerentanan sosial ini. Salah satunya dengan menyiapkan santunan bagi keluarga korban sebesar Rp 5 juta.
“Data terakhir kami ada 31 petugas meninggal, kemudian informasi dari Kesbangpol Jatim bertambah lagi menjadi 37 petugas meninggal. Kita akan siapkan santunan sejumlah petugas yang meninggal tersebut,” ungkap Hudiyono.
Menurut dia, Gubernur Jatim memiliki atensi yang sangat tinggi terhadap penyelenggaran pemilu di Jatim. Pihaknya memahami betapa tugas para penyelenggara dan pengamanan pemilu sangat berat. “Kami tahu persis bagaimana petugas pemilu dari pagi sampai dini hari tidak berhenti menjalankan tugas. Termasuk aparat keamanan yang menjaga jalannya pemungutan dan penghitungan suara,” tutur Hudiyono.
Para keluarga korban, lanjut dia, akan diundang Gubernur Jatim untuk menerima ungkapan bela sungkawa sekaligus santunan. Hudiyono mengaku, anggaran santunan yang bersumber dari dana APBD Jatim ini diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga. “Pemerintah ingin selalu hadir untuk tanggap darurat terhadap kerentanan sosial,” ungkap dia.
Jaga Kesehatan
Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim mengaku telah mengerahkan petugas medis di setiap Kabupaten/Kota untuk mengawal kesehatan para antggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini setelah Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengerahkan dinas kesehatan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Jatim.
“Sesuai imbauan dari Bapak Dirjen Yankes Kemenkes RI untuk kesiapan pelayanan kesehatan dalam mendukung agenda Nasional. Dimana, imbauan tersebut untuk menyiapkan unit pelayanan emergensi, IGD, SDM, logistic farmasi, Alkes, BHP dan juga obat-obatan,” kata Kepala Dinkes Jatim, Dr dr Kohar Hari Santoso.
Selain itu, lanjut dr Kohar, Public Safety Center (PSC) 119 yang merupakan layanan cepat tanggap darurat kesehatan dan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) untuk siap memberikan pelayanan. “Tim sudah disiapkan di masing-masing Dinkes Kabupaten/Kota di Jatim. Sebelum Pemilu berlangsung kami sudah instruksikan untuk mendukung agenda Nasional tersebut,” paparnya.
Petugas Medis, lanjut dr Kohar, selalu stanby di setiap rumah sakit yang ada. Pihaknya juga mengaku hal tersebut dilakukan lantaran telah menerima surat dari Menkes untuk bergerak. “Jadi semua tenaga KPPS ini diperiksa kesehatannya dijaga memang sudah ada yang meninggal dan sebagainya,” ungkapnya.
Kohar menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja di Pemilu serentak 2019 harus diperhatikan. Keberadaan jam kerja pun juga tidak menentu. Disamping itu, juga memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi seluruh petugas KPPS di berbagai wilayah. “Kalau melihat kejadian ini, ada baiknya juga mempertimbangkan K3. Karena kegiatan melebihi jam kerja,” jelasnya.
Pihaknya pun mengimbau pihak KPU memperhatikan jadwal kerja para petugas KPPS agar korban meninggal dunia tidak bertambah.”Saya kira memang ini seharusnya diperhatikan tidak mungkin kita itu bekerja 24 jam, Jam kerja yang tidak melebihi kapasitas seseorang bekerja,” pungkas dr Kohar.
Sementara, Ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan, kali ini jumlah petugas yang meninggal sebanyak 37 orang. “Masih sama, penyebabnya sebagian besar memang kelelahan akibat proses yang begitu panjang dan tekanan pekerjaan yang berat. Ada sebagian dipicu penyakit yang diderita sebelumnya, ada juga yang mengalami kecelakaan,” ujar Anam.
Tidak banyak yang bisa dilakukan KPU Jatim. Salah satunya, dalam proses tahapan Pemilu yang tersisa ini, KPU akan terus melibatkan tenaga medis baik dari Dinas Kesehatan maupun dari rumah sakit milik TNI dan Polri.
Anam pun mengimbau agar seluruh petugas menjaga kesehatan masing-masing dan memaksimalkan waktu istirahat sehingga tidak sampai kelelahan. Proses tahapan pemilu masih tetap dilanjutkan. Sejumlah daerah masih harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
“Kami saat ini sedang berupaya mengajukan ke KPU RI agar setidaknya ada pemberian santunan kepada keluarga petugas yang gugur saat menjalankan tugasnya di Pemilu 2019 ini,” katanya. [tam,geh]
