Manajer PLN Situbondo Samuji didampingi Asisten Manajer Transaksi Energi Ahmad Dahlan di ruang kerjanya kemarin (12/7). [sawawi]
Situbondo, Bhirawa
Agar penerima subsidi listrik di Situbondo tepat sasaran, salah satu BUMN ini akan melakukan survey khusus kepada 9000 pelanggan pemakai listrik 900 watt. Ini perlu dilakukan agar ada kesingkronkan data pelanggan PLN dengan data pemerintah melalui TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).
Tak hanya itu, kedepan PLN Situbondo juga akan mensurvey pelanggan 450 waat yang berjumlah 132.047 orang. Saat ini jumlah total pelanggan yang masuk wilayah area PLN Situbondo sebanyak 341.033 orang.
Manajer PLN Situbondo Samuji, membenarkan bahwa data tersebut merupakan data yang akan disurvey PLN Situbondo dalam waktu dekat ini. Terkait keputusan 9000 pelanggan yang layak untuk terus mendapatkan subsidi, urai Samuji, bukan domain PLN.
“Sebab PLN itu hanya melakukan survey dan hanya menyajikan data kepada pemerintah (TNP2K). Itu karena murni kewenangan pemerintah,” tegas Samuji dengan didampingi Ahmad Dahlan, Asisten Manajer Transaksi Energi PLN Situbondo.
Untuk melakukan pendataan tersebut, kata mantan Manajer Luwuk itu akan disesuaikan dengan daftar dari pemerintah. Artinya, lanjut pria asli Mojokerto itu, masyarakat sebagai pelanggan listrik yang tergolong tidak mampu akan tetap mendapatkan subsidi dan tidak akan dicabut. Sebaliknya, aku Samuji, masyarakat atau pelanggan yang masuk katagori mampu otomatis akan dicabut.
“Itu merupakan kebijakan pemerintah untuk pemerataan pembangunan dibidang kelistrikan. Sebab di Provinsi Jatim saat ini masih banyak warga yang belum teralisiri listrik,” papar Samuji.
Pria yang cukup lama berdinas di Maluku itu mencontohkan, di Kabupaten Situbondo masih ada warga yang ada di Desa Kayu Mas dan Dusun Penang belum teraliri listrik. Alhamdulillah, akunya, saat ini berkat adanya program subsidi tepat sasaran itu, di Desa Kayu Mas yang lokasinya berada dipegunungan sudah mulai teraliri listrik.
“Aturan pencabutan subsidi ini sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2017. Namanya subsidi listrik tepat sasaran. Intinya program ini diberikan kepada pelanggan yang kurang mampu untuk tetap di subsidi,” ungkap Samuji.
Untuk indikator penerima subsidi, lanjut Samuji, pihaknya mendasarkan kepada data BPS; Kemensos, PLN Pusat dan Direktorat Jendral Kelistrikan (DJK) Kementerian ESDM RI. Dalam data tersebut, urainya, Pemerintah memberikan kebijakan kepada warga tak mampu dan sebaliknya pemerintah juga memberikan ruang kepada pelanggan yang berhak menerima subsidi tapi dicabut untuk mengajukan pengaduan.
“Prosedurnya pelanggan melapor ke Desa/Kelurahan, lalu ke Kantor Kecamatan dan posko Kabupaten untuk selanjutnya disampaikan ke pusat,” terang Samuji.
Samuji juga menyinggung harga keekonomian per-Kwh listrik dimana saat ini masih belum sesuai dengan biaya pokok penyediaan listrik. Untuk membuat satu kwh, papar Samuji, PLN harus mengeluarkan dana rp 1.500.
Itu artinya berbanding terbalik dengan harga jual rata rata yang masih Rp 800/kwh. Jadi setiap listrik yang dibangkitkan PLN, ujar Samuji, masih mengalami kerugian Rp 700/kwh. “Sampai sekarang PLN itu masih rugi, karena area Situbondo 92 persen tecatat sebagai pengguna tarif rumah tangga. Artinya PLN tidak ada untung kalau itu dihitung bisnis to bisnis. Sedangkan satu hari satu malam PLN harus memproduksi 1,2 juta kwh yang nilainya mencapai miliaran rupiah,” pungkas Samuji. [awi]
