Anggota Komisi V DPR RI, Drs. H. Suhartono, M.Si, bersama Wali Kota Madiun, Maidi dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi saat meninjau ke Kota Madiun, mendukung upaya Pemerintah Kota Madiun dalam penataan kota, termasuk Stasiun Madiun. [sudarno/bhirawa]
Polemik pembangunan Stasiun Besar Madiun akhirnya menemui titik terang. Hal itu mengemuka setelah muncul kesepakatan di tataran pimpinan, Selasa (10/11).
Yakni, Wali Kota Madiun Maidi, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi, hingga anggota Komisi V DPR RI Hartono sepakat Stasiun Besar Madiun bakal bersolek ke depan.
Wali Kota Maidi menyatakan, stasiun harus baik. Artinya, mulai dari tempat transit penumpang, transit kendaraan, dan lain sebagainya harus nyaman dan aman. Hal itu dapat dilakukan dengan perluasan Stasiun Madiun. Artinya, bakal ada pembangunan terkait stasiun besar tersebut.
”Yang jelas konsep Stasiun Madiun ke depan harus baik. Semuanya harus nyaman dan juga aman. Karenanya, kita bersama hadir untuk membicarakan itu dan sudah ada kesepakatan. (pembangunan) kalau tidak tahun ini ya tahun depan,” kata Wali Kota Madiun, Maidi.
Terkait konsep, lanjut Wali Kota, bakal dibahas lebih lanjut. Termasuk urusan tukar guling lahan antara PT KAI dengan Pemerintah Kota Madiun tersebut. Wali kota menyebut tukar guling jalan terus.
Namun, akan dibahas lebih lanjut sekaligus urusan konsep rehab stasiun nanti. Namun, yang terpenting sudah muncul kesepakatan tataran pimpinan untuk rehab stasiun kebanggaan Kota Madiun tersebut.
”Tim akan menindaklanjuti lebih lanjut. Tetapi yang terpenting sudah ada kesepakatan untuk membuat stasiun ini lebih baik ke depan,”tegas Wali Kota Maidi.
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi juga menyatakan mendukung upaya Pemerintah Kota Madiun dalam penataan kota, termasuk Stasiun Madiun. Apalagi, upaya tersebut bermuara untuk pelayanan kepada masyarakat. Sedang, pelayanan yang baik akan membawa nilai lebih untuk stasiun.
”Pada prinsipnya kami mendukung upaya bapak wali kota melakukan penataan. Ini juga untuk pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik. Nah, menindaklanjuti ini kami akan membentuk tim untuk membicarakan detailnya seperti apa,”katanya.
Dikatakan oleh Jumardi, rencana tersebut melibatkan banyak sektor hingga lintas kementerian. Jumardi menyebut untuk pembangunan berada di pihaknya di bawah kementerian Perhubungan.
Namun, terkait aset seperti rumah dinas yang terkena dampak pembangunan di bawah Kementerian BUMN. Karenanya, koordinasi lebih lanjut bakal terus dilakukan.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Drs. H. Suhartono, M.Si mengaku prihatin melihat perkembangan pembangunan stasiun. Mendengar keluhan terurai diatas, dirinya langsung mengajak pihak terkait untuk berkoordinasi hingga muncul kesepakatan pembangunan tersebut. Hartono berharap kesepakatan yang sudah terjalin dapat terlaksana dengan baik ke depan.
”Sebagai wakil rakyat dan mendengar kondisi ini, saya meminta ditjen untuk dipertemukan dengan pihak terkait. Kebetulan komisi saya membidangi ini. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik,”kata Anggota Komisi V DPR RI, Hartono berharap.n [dar]
