Patroli petugas kepolisian di PPS di Surabaya, Kamis (10/7). Untuk menghindari kecurangan, unsur TNI/Polri terus disiagakan hingga selesainya pemungutan suara Pilpres 2014 oleh KPU.
Jakarta, Bhirawa
Polri akan terus mengawal Pilpres 2014 untuk menghindari kecurangan, pengelembungan suara dan terjadinya konflik. Ratusan aparat gabungan dari unsur TNI/Polri terus disiagakan sejak masa kampanye hingga selesainya pemungutan suara.
Kadiv Humas Irjen Ronny F Sompie mengatakan pemungutan suara, perhitungan suara, dan juga rekap pemungutan suara sedang dilakukan. Hasil penghitungan dari TPS hingga Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) masih terus dijaga aparat kepolisian di berbagai daerah.
“Rekan-rekan kami seluruh Polri 254 ribu di seluruh Indonesia. Kini mereka masih terus lakukan pengamanan terhadap penyelenggara pemilu dan masyarakat yang melaksanakan Pilpres,” ujar dia di Mabes Polri, Kamis (10/7).
Ronny berharap, masing-masing kandidat timses dan massa pendukung pasangan capres-cawapres bersabar hingga penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.
“Kita mendukung upaya KPU di setiap level, di mulai tingkat TPS, PPK, KPUD sampai nanti akan masuk di KPU pusat pada 20-22 Juli yang akan datang, hinga hasil real count bisa kita dengar bersama dari KPU Pusat apa yang jadi hasil hitungan rekap suara real count KPU Pusat,” ungkap dia.
Dia mengatakan, khusus di ibukota Jakarta, aparat polisi masih tetap berada di 40 titik yang dinilai rawan konflik. Setidaknya 400 anggota satuan Brimob dengan bantuan anggota Polda Metro Jaya masih bertahan di TPS-TPS. “Pengawalan di TPS-TPS, selain dari Polda Metro Jaya pengamanan berlapis di setiap TPS juga oleh anggota TNI,” ungkap Ronny.
Polrestabes Surabaya juga melakukan patroli secara besar-besaran mulai dari tingkat PPS sampai PPK se- Surabaya. Razia ini rangkaian daripada pengamanan pasca pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 kemarin. Patroli ini dilakukan dari gabungan pihak kepolisian, TNI, sampai Linmas agar Surabaya kondusif dan aman.
Kombes Pol Setija Junianta menghimbau agar kedua kubu tidak menggelar konvoi atau pawai untuk melampiaskan kemenangan versi quick count. ” Kita lihat juga ada personel dari TNI, Polri, maupun dari Linmas dan petugas dari kelurahan. Dan proses saat ini sedang dilakukan perhitungan. Alhamdulillah situasi dalam keadaan aman, dan mudah-mudahan ini berjalan di semua tempat, sehingga proses perhitungan tetap dalam keadaan kondusif,” kata Setija saat patroli di wilayah community center RW 1 Kelurahan Dr Soetomo Rusun Grudo, Kamis (10/7).
Setija menambahkan, pola pengamanan di setiap PPS ada empat anggota kepolisian yang menjaga serta TNI dan Linmas. Kemudian koordinasi dari Lurah akan bergeser ke PPK untuk tetap dilakukan pengamanan secara 24 jam. “Kepolisian sudah memberikan arahan atau atensi agar kedua kubu tidak menggelar konvoi. Pada prinsipnya setiap pergeseran surat suara dan kotak suara itu akan diamankan dan dikawal secara ketat sampai dilimpahkan ke KPU Surabaya,” tambahnya.
Sementara itu, lanjut dia, pihaknya sudah memperbanyak personel totalnya 1.547 personel agar tetap terjaga. Terkait antisipasi konvoi, ditegaskan bahwa konvoi tidak ada , dan dia mengimbau kedua belah pihak untuk tidak melakukan konvoi-konvoi.
“Presiden SBY sudah mengintruksikan agar kedua belah pihak menahan diri. Sehingga tidak ada euphoria berlebihan, oleh sebab itu kita adakan razia gabungan ataupun kegiatan patroli dengan kekuatan gabungan untuk antisipasi itu, karena hasil quick count ini belum resmi. Tunggu keputusan KPU 22 Juli nanti,” paparnya.
Namun, lanjut dia, diperlukan juga kerjasama dari tim sukses dan pemenangan agar sama-sama menyampaikan ke grass root untuk saling menjaga keamanan selama Pilpres 2014. ”
54 Lembaga Survei
Sementara itu KPU Jatim mengimbau kepada masyarakat dan kedua kubu agar tetap menunggu hasil hitungan manual yang akan dilakukan oleh KPU Jatim.
“Saya minta kepada masyarakat dan kedua tim sukses seharusnya menunggu hasil rekapitulasi manual oleh KPU yang akan dilakukan pada 22 Juli 2014 mendatang,” ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.
Dikatakannya, perang klaim ini, tak urung memicu kebingungan publik atau masyarakat umum yang mengikuti perkembangan informasi terbaru terkait siapa pemenang Pilpres 2014. Maka itu semua tim pemenangan Capres-Cawapres diminta menghormati keputusan real count melalui perhitungan manual Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Ini untuk menghindari kebingungan masyarakat. Sikap masing-masing partai politik pendukung berpengaruh besar terhadap sikap masyarakat yang menanti hasil Pilpres,”ujarnya
Sementara itu, komisioner KPU Jatim yang lain Choirul Anam menegaskan bahwa KPU mempersilakan lembaga survei melakukan quick count, tapi masyarakat jangan langsung percaya walaupun penghitungan cepat itu dilakukan dengan metode yang ilmiah. Berdasarkan data yang ada di KPU Jatim setidaknya ada 54 lembaga survei yang sudah diverifikasi akan melakukan penghitungan cepat pilpres di Jatim
“Sebaiknya kita tunggu hasil penghitungan dan rekap manual yang dilakukan penyelenggara pemilu mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU RI. Rekap di KPU Kab/Kota dilakukan pada 13-17 Juli dan di tingkat KPU provinsi paling akhir pada 19 Juli serta rekap di tingkat KPU RI pada 22 Juli mendatang,” ujarnya.
Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur memastikan penggelembungan suara di tingkat PPS, PPK hingga KPU Kabupaten/Kota sulit dilakukan. Bawaslu Jatim juga memastikan penggelembungan suara hampir pasti tidak bisa dilakukan karena tim pengawas saat ini memiliki formulis asli C1 yang berisi rekapitulasi.
“Kalaupun ada penggelembungan silakan dilaporkan. Nanti kita cek dengan dokumen C1. Dan jika memang suaranya terbukti hilang maka suara akan langsung kami kembalikan,” kata Ketua Bawaslu Jawa Timur Sufyanto.
Dokumen C1 tersebut selain dimiliki oleh pengawas juga dimiliki oleh dua pasangan calon. Demikian dengan KPU juga menyimpan C1 sehingga hasil perhitungan TPS benar-benar terjaga.
Ditambahkan, jika ada penggelembungan suara, maka Bawaslu akan segera memproses dan membawa ke ranah pidana. Pun demikian jika dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, selain pidana juga akan dilakukan sidang kode etik hingga berujung pemecatan. [bed.cty]
