Prestasi SMA/SMK Jeblok, Provinsi Jadi Sasaran

Ketua Komisi D, H Usman (dua dari kiri) didampingi Sekda Sidoarjo dan Ka Dindik Sidoarjo.

Sidoarjo, Bhirawa
Pengelolaan SMA/SMK diharapkan oleh anggota DPRD Sidoarjo dan Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo agar dikembalikan ke Kabupaten Sidoarjo lagi. Karena sejak tahun 2017 itu fungsi koordinasi kurang maksimal. Selain itu prestasinya juga terus mengalami kemerosotan.
“Apalagi untuk tahun 2019 ini, hasil UN SMA tidak sampai masuk 10 besar Jawa Timur. Padahal sebelumnya selalu berprestasi di tingkat Jawa Timur,” kata Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H Usman ditemui usai sosialisasi PPDB TK,SD/MI, SMP/MTs Sidoarjo.
Ia katakan, kesulitan daerah bahwa sejak tahun 2017, SMA/SMK dikelola oleh Propinsi Jawa Timur, praktis daerah tidak mempunyai kewenangan apapun. Kecuali hanya fungsi koordinasi. Begitu juga, kalau ada hal yang menyangkut masalah kerugian, ataupun prestasi yang kurang bagus atas pengelolaan yang diambil alih oleh propinsi, kami akan tetap melakukan koordinasi lagi dengan propinsi Jawa Timur.
“Tetapi, jika provinsi tidak mampu kembalikan saja kedaerah, kebetulan yang sekolah itu adalah anak-anak kita sendiri. warga dari Sidoarjo sendiri, tapi kita punya anak tidak ikut mengelola, itulah kesulitannya,” tegas Usman, kemarin(21/5). Oleh karena itu, Usman berharap agar pengelolaan SMA/SMK kembalikan lagi ke daerah seperti semula.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo Mushaili, yang mengaku kalau pihak SMA/SMK sampai sekarang ini belum dapat bantuan, hanya dana hibah yang sangat terbatas.
“Tidak seperti waktu dikelola kabupaten dulu. Harapan saya, apakah tidak sebaiknya dikembalikan lagi ke kabupaten/kota, walaupun ini terkendala oleh aturan. sehingga sampai saat ini yang berani usul dikembalikan hanya Blitar dan Surabaya,” harap Mushaili.
Menurutnya, kelebihannya kalau ikut kabupaten sendiri semua SMA/SMK itu kebutuhannya bisa tercover, termasuk insentif maupun lainnya itu dapat Pemda.
“Tetapi setelah ikut provinsi, insentif guru SMA/SMK tidak dapat alias nol, termasuk lauk pauk guru negeri juga belum dapat,” pungkasnya. [ach]

Tags: