Pro Kontra Warnai Spin Off Bank Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa
Rencana Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk menambah modal guna merealisasikan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum syariah (BUS) terus disusun. Rencananya akan meminjam dana dari PT SMI sebesar Rp 525 miliar sebagai BUMN yang memberikan bunga sangat ringan sekitar 6 persen.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Sri Subiati menegaskan jika Pemprov bersama DPRD Jatim berkeinginan Jatim memiliki Bank Syariah. Pasalnya di Jatim pasar syariah masih sangat luas sekali. Namun karena terkendala dengan anggaran maka saat ini masih menjadi UUS dengan modal disetor sekitar Rp 520 miliar yang berasal dari PT Bank Jatim Rp 500 miliar dan Rp 20 miliar dari koperasi karyawan.
“Yang pasti untuk UUS sudah selesai dan semua dana ditalangi oleh Bank Jatim dan Koperasi Karyawan. Memang diakui saat ini masih buku satu, untuk naik ke tahapan buku dua, maka harus ada modal disetor sekitar Rp 1 triliun. Dan saat ini kami sedang mencari solusi, salah satunya berencana pinjam dana dari PT SMI ( Sarana Multi Infrastruktur) sebesar Rp 525 miliar,”papar politisi asal Partai Demokrat, Selasa (28/2).
Karena APBD Jatim tak mampu memenuhi kekurangannya itu, memang berpikir untuk pinjam ke PT SMI dengan alasan bunganya sangat kecil sekitar 6 persen. Apalagi sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika pembentukan BUS bisa sampai pada 2023. Itu artinya Pemprov Jatim masih memiliki peluang untuk segera spin off.
Terpisah, Anggota Komisi C DPRD Jatim Anwar Sadad menyesalkan sikap Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Di mana saat RUPS Bank Jatim beberapa waktu lalu, tidak ada ungkapan untuk pinjam ke PT SMI. Pasalnya Dirut PT Bank Jatim Soeroso menegaskan akan menghimpun dana dari Kab/Kota se-Jatim untuk menambah sahamnya guna pembentukan BUS. Tapi kenyataannya tiba-tiba gubernur mengusulkan ke Komisi C DPRD Jatim agar ada penambahan modal untuk UUS menjadi BUS sebesar Rp 525 miliar.
“Tentu saja uang dari mana yang diambil. Di sisi lain kondisi APBD Jatim mengalami defisit. Karenanya tidak mungkin tambahan modal tersebut diusulkan pada 2017 atau lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Begitu pula dengan APBD 2018 dan PAK 2018, karena kita masih menanggung beban anggaran Pilgub yang mencapai Rp 600 miliar dari total Rp 1,2 triliun,”tandas politisi asal Gerindra. [cty]