Prof Zainudin Maliki
DPR RI, Bhirawa
Pemerintah terus ditantang untuk memberikan fasilitas pembelajaran di tengah pandemi covid-19 melalui berbagai jaringan media informasi. Salah satu yang telah diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupa pembelajaran lewat TVRI.
Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainudin Maliki mengapresiasi, apa yang telah dimulai Kemendikbud sebagai tindak lanjut dari saran Komisi X DPR RI, yaitu meluncurkan program pembelajaran SD, SMP dan SMA melalui TVRI. Meski saluran ini belum sepenuhnya bisa dijadikan solusi utama. Salah satu hambatannya TVRI masih lebih banyak bersifat satu arah.
“Belajar daring di daerah yang kaya jaringan internet saja belum bisa menjamin pembelajaran berlangsung efektif. Bisa dibayangkan seperti apa efektifitas pembelajaran melalui televisi. Sementara itu faktanya masih banyak siswa yang tinggal di daerah tak terjangkau jaringan internet, ungkap anggota DPR RI dari fraksi PAN tersebut.
Kendati demikian – mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengapresiasi kerja keras Mendikbud dalam upaya menjamin semua siswa didik, termasuk yang berada di daerah tanpa jaringan internet, untuk bisa belajar.
Anggota Komisi X DPR RI itu meminta Mendikbud tetap harus memperhatikan siswa yang tidak bisa mengakses televisi dan apalagi internet. Jumlah mereka juga masih banyak. Banten saja, satu provinsi yang berdekatan ibukota, hingga hari ini belum memiliki stasiun televisi. Oleh karena itu Mendikbud masih harus mencari cara lagi untuk melayani pembelajaran siswa yang televisi pun tidak bisa diakses.
Masalahnya, demikian mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini mengatakan, bagaimanapun mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa adalah kewajiban negara. Pemerintah tetap harus berusaha melayani pendidikan mereka secara adil. Pemerintah tidak boleh berhenti hanya melayani siswa yang bisa mengakses internet dan televisi.
Menurut penulis buku Sosiologi Pendidikan ini masih ada cara yang bisa dilakukan Mendikbud untuk melayani mereka yang tidak memiliki jaringan televisi dan apalagi internet. Dalam hal ini Mendikbud bisa menyusun semacam gugus tugas. Mereka inilah yang diminta hadir di masyarakat yang tak bisa akses televisi dan apalagi internet.
Gugus tugas terdiri dari para guru penggerak yang dibekali APD lengkap. Mereka diminta datang ke daerah tertentu, dengan jadwal yang telah ditentukan. Mereka sampaikan dari rumah ke rumah siswa bahan pembelajaran yang telah dirancang. Sebaiknya bukan content based, melainkan lebih tepat bentuknya belajar berbasis problem atau project yang bisa dilaksanakan siswa selama minggu itu.
Guru penggerak itu pula yang nantinya meminta tagihan hasil belajar sekaligus memberikan bahan pembelajaran hari-hari berikutnya. Tentu harus tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat, antara lain guru harus mengenakan APD yang lengkap, termasuk pelindung badan.
Tidak urgen saat seperti ini mengejar ketuntasan kurikulum. Fokuskan saja pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan afektif siswa seperti pembentukan sikap disiplin, mandiri, tanggung jawab, pola hidup bersih, peduli sesama, atau sadar lingkungan. Tentu sangat relevan diajak belajar memecahkan masalah, khususnya melawan wabah Covid-19 yang tengah menimpa bangsa Indonesia dan umat manusia sedunia ini. [tam]
