Program BPJS Jatim Amburadul

Pemprov Jatim, Bhirawa
Meski sudah diluncurkan hampir satu tahun, namun program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) belum sampai menyentuh kepada masyarakat lapisan bawah khususnya masyarakat miskin (Maskin).  Ada 153 pengaduan terkait BPJS yang diterima Komisi pelayanan Publik (KPP) Jatim.
Ketua KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jatim, Deni Wicaksono, Rabu(17/9) mengakui dari sejumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke KPP ada sekitar 153 pengaduan.
Dimana pengaduan tersebut masyarkat masih banyak yang mengeluhkan proses pendaftaran BPJS yang sangat sulit dan berbelit, dan masalah klaim pembayaran yang dikeluhkan
masyarakat.
“Dengan adanya keluhan dari masyarakat ini kami minta kepada pihak BPJS agar segera melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menempatkan serta menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) kantor perwakilan BPJS di rumah sakit milik pemerintah yang berkerjasama dengan BPJS,”ujarnya.
Selain BJPS yang menempati posisi tertinggi soal pengaduan, yang keduayaitu pengaduan yang paling banyak yaitu Bupati/Walikota 107 pengaduan, posisi ketiga Desa/kelurahan 88 pengaduan, keempat kantor pertanahan 27 pengaduan, kelima Dinas Pekerjaan Umum 26  pengaduan.
Atas fakta ini para anggota Dewan jatim ramai-ramai menilai proyek pemerintah tersebut dianggap gagal.   Anggota Fraksi Gerindra Jatim, Mohammad Fawaid mengatakan BPJS bisa dikatakan merupakan proyek gagal karena saat ini tidak semua masyarakat tercover oleh BPJS.
Hal ini dapat dilihat di masyarakat lapisan bawah khususnya di desa-desa hampir seluruh masyarakat di sana belum tercover oleh BPJS. Sebaliknya, hanya masyarakat perkotaan saja yang mendapatkan.
”Jujur kalau mau turun ke bawah hampir di desa-desa tidak ada masyarakat miskin yang tercover dalam BPJS. Ini karena mereka kurang sosialisasi dan rata-rata BPJS justru diikuti oleh orang perkotaan dan mampu. Karena saya menilai proyek BPJS kurang mengena,”terang politisi muda, Rabu(17/9).
Untuk itu, Fawaid menambahkan ke depan pemerintah khususnya pengelola BPJS harus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya sehingga masyarakat kurang mampu betul-betul bisa tercover. Sedang Anggota Fraksi Partai Golkar Jatim, Kodrat Sunyoto menegaskan sejak dia menjadi anggota Komisi E DPRD Jatim hingga diangkat kembali menjadi Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019, pelaksanaan BPJS semakin parah.
Buktinya, saat ini RSUD dr Soetomo yang sebelumnya menangani paasien maskin tiga ribu kini mencapai 5 ribu. Termasuk di RS Haji yang sebelumnya 800 pasien kini menjadi 1.200 pasien.
”Ini karena rumah sakit daerah mencari untungnya saja. Makanya ketika masyarakat miskin pengguna BPJS berobat langsung dirujuk ke RSUD dr Soetomo. Karena tak heran rumah sakit milik Pemprov Jatim ini memikul beban berat dari rujukan ini. Apalagi rata-rata pasien rujukan berasal dari BPJS kelas tiga yang notabene, RSUD dr Soetomo mensubsidi cukup besar sekali,”akunya.
Karena itu, vokalis Partai Golkar ini mendesak Dirut RSUD dr Soetomo untuk mengumpulkan seluruh Dirut RSUD se-Jatim untuk membahas masalah tersebut dan dilakukan pembenahan. Jika tidak maka sangat kasihan rumah sakit besar seperti RSUD dr Soetomo yang notabene melayani penyakit berat dan kronis.
”Ke depannya RSUD di Jatim tidak lagi obral rujukan karena ini jelas mereka mencari keuntungan sendiri dan merugikan RSUD dr Soetomo,”paparnya dengan nada nada tinggi.
Terpisah, Anggota Fraksi Demokrat Jatim, Surawi mengaku jika pelaksanaan BPJS cukup berhasil untuk mencover masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kalaupun sekarang masih ditemukan beberapa kekurangan karena usia BPJS masih sekitar sembilan bulan setelah resmi diluncurkan pada 1 Januari 2014.
”Saya kira program BPJS cukup bagus dan seharusnya mendapatkan dukungan semua pihak. Kalaupun kalau terjadi permasalahan, karena BPJS yang harus melayani program kesehatan masyarakat se-Indonesia masih terkonsentrasi dengan pendataan. Dan diharapkan pada 2015 mendatang sudah berjalan lebih baik,”tegas mantan Anggota DPRD Kaltim ini.
Ditambahkannya, secara nasional program BPJS sangat membantu masyarakat khususnya dari kalangan tidak punya. Ini karena dalam program tersebut mempraktekan sistem subdisi silang.
Dimana mereka yang mampu biasanya ikut program BPJS kelas satu dan ini sangatlah membantu bagi mereka dari kalangan masyarakat miskin yang menggunakan kelas tiga. [cty]